Pemulihan Aceh Pascabencana Butuh Rp153,3 Triliun bukan sekadar deretan nominal dalam laporan teknis. Ia adalah cermin dari luka panjang yang masih dirasakan masyarakat Aceh pascabencana. Dari pesisir hingga pedalaman, dari rumah warga hingga infrastruktur vital, kebutuhan pemulihan yang besar menandakan betapa kompleksnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Di balik angka itu ada cerita kehilangan, ketahanan, dan harapan untuk bangkit dengan cara yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Sebagai penulis portal berita nasional, saya melihat angka kebutuhan pemulihan ini bukan sebagai beban semata, melainkan peta jalan. Ia memberi arah: sektor mana yang harus didahulukan, wilayah mana yang paling membutuhkan, dan kebijakan apa yang mesti dipilih agar pemulihan tidak berhenti di tambal sulam.
“Rp153,3 triliun terdengar besar, tetapi kerusakan sosial dan ekonomi yang tak tertangani justru akan menelan biaya jauh lebih mahal.”
Gambaran Umum Kerusakan yang Menjadi Dasar Perhitungan
Perhitungan kebutuhan pemulihan Aceh dilakukan melalui pemetaan menyeluruh terhadap kerusakan fisik dan nonfisik. Rumah rusak, fasilitas kesehatan terganggu, sekolah tidak berfungsi optimal, jaringan jalan dan jembatan terputus, hingga lahan produktif yang kehilangan daya guna menjadi variabel utama.
Di wilayah pesisir, abrasi dan rusaknya pelabuhan kecil mengganggu mata pencaharian nelayan. Di daerah pegunungan, longsor memutus akses desa dan menghambat distribusi logistik. Dampak berlapis inilah yang membuat estimasi anggaran membengkak—karena pemulihan bukan hanya membangun kembali, tetapi memastikan fungsi sosial ekonomi berjalan normal.
Infrastruktur Dasar sebagai Prioritas Utama
Porsi terbesar dari kebutuhan Rp153,3 triliun dialokasikan untuk infrastruktur dasar. Jalan, jembatan, sistem air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi adalah fondasi pemulihan. Tanpa infrastruktur yang pulih, sektor lain akan tertahan.
Di banyak titik, jalan yang rusak memaksa warga memutar jauh untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Pemulihan yang cepat dan berkualitas pada sektor ini menjadi prasyarat agar roda ekonomi kembali berputar.
“Membangun jalan bukan hanya soal aspal dan beton, tetapi membuka kembali akses harapan.”
Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Ribuan rumah mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam. Sebagian warga masih bertahan di hunian sementara, menghadapi keterbatasan air bersih dan sanitasi. Pemulihan perumahan bukan sekadar mengganti bangunan, melainkan memastikan rumah aman bencana, sehat, dan terintegrasi dengan lingkungan.
Pendekatan pembangunan kembali berbasis risiko menjadi penting. Rumah yang dibangun harus memperhitungkan kontur wilayah, ancaman bencana berulang, serta kearifan lokal dalam desain dan material.
Sektor Kesehatan yang Terpukul dan Harus Diperkuat
Bencana memperlihatkan rapuhnya layanan kesehatan di beberapa wilayah. Puskesmas rusak, peralatan terbatas, dan tenaga kesehatan kelelahan. Dalam kebutuhan pemulihan, sektor kesehatan mendapat perhatian khusus—mulai dari rehabilitasi fasilitas hingga penguatan sistem rujukan.
Pemulihan kesehatan juga mencakup layanan kesehatan mental. Trauma pascabencana tidak selalu tampak, tetapi dampaknya panjang. Dukungan psikososial bagi korban menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda pemulihan.
“Menyembuhkan luka batin sering kali lebih lama daripada membangun tembok rumah.”
Pendidikan dan Masa Depan Generasi Muda
Sekolah yang rusak dan kegiatan belajar mengajar yang terhenti menempatkan anak-anak Aceh pada risiko kehilangan waktu belajar. Anggaran pemulihan diarahkan untuk memperbaiki bangunan sekolah, menyediakan sarana belajar, dan memastikan guru kembali mengajar dengan dukungan yang memadai.
Pemulihan pendidikan juga berarti menanamkan kesiapsiagaan bencana sejak dini. Kurikulum dan simulasi menjadi investasi jangka panjang agar generasi mendatang lebih siap menghadapi risiko alam.
Pemulihan Ekonomi Lokal dan Mata Pencaharian
Bencana memukul sektor ekonomi rakyat—nelayan kehilangan perahu, petani gagal panen, pedagang kecil kehilangan modal. Tanpa pemulihan ekonomi, pembangunan fisik akan kehilangan makna.
Skema bantuan modal, perbaikan alat produksi, dan akses pasar menjadi bagian dari kebutuhan Rp153,3 triliun. Pemulihan ekonomi yang inklusif akan mempercepat kemandirian masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.
“Ekonomi rakyat yang pulih adalah tanda paling nyata bahwa sebuah daerah benar-benar bangkit.”
Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
Pemulihan Aceh tidak boleh mengabaikan lingkungan. Kerusakan hutan, daerah aliran sungai, dan pesisir meningkatkan risiko bencana susulan. Karena itu, sebagian anggaran dialokasikan untuk rehabilitasi lingkungan dan penguatan mitigasi.
Penanaman kembali, penguatan tebing sungai, dan pengelolaan tata ruang berbasis risiko menjadi kunci agar pembangunan tidak menciptakan kerentanan baru.
Tata Kelola dan Koordinasi Lintas Sektor
Besarnya kebutuhan anggaran menuntut tata kelola yang transparan dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, dan mitra pembangunan harus bergerak seirama.
Di sinilah peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah daerah menjadi krusial, memastikan perencanaan berbasis data, pelaksanaan tepat sasaran, dan pengawasan ketat.
“Anggaran besar tanpa tata kelola yang baik hanya akan menjadi angka di atas kertas.”
Tantangan Pendanaan dan Sumber Anggaran
Menghimpun Rp153,3 triliun bukan perkara mudah. Anggaran negara, dana daerah, bantuan internasional, hingga partisipasi swasta perlu disinergikan. Tantangan muncul pada penjadwalan, prioritas, dan keberlanjutan pendanaan.
Skema pembiayaan inovatif, termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha, dapat menjadi opsi untuk mempercepat pemulihan tanpa membebani satu sumber anggaran saja.
Peran Masyarakat dalam Proses Pemulihan
Pemulihan yang efektif tidak bisa berjalan top-down semata. Keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga pelaksanaan memastikan program sesuai kebutuhan lapangan.
Di banyak desa, gotong royong menjadi kekuatan utama. Warga saling membantu membangun kembali rumah, membersihkan lingkungan, dan menjaga solidaritas sosial—modal sosial yang tak ternilai dalam proses pemulihan.
“Ketika masyarakat dilibatkan, pemulihan berubah dari proyek menjadi gerakan bersama.”
Harapan untuk Pemulihan yang Lebih Tangguh
Kebutuhan Rp153,3 triliun seharusnya menjadi momentum untuk membangun Aceh yang lebih tangguh. Bukan sekadar kembali ke kondisi sebelum bencana, tetapi melangkah ke depan dengan sistem yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemulihan pascabencana adalah ujian kepemimpinan dan solidaritas nasional. Jika dijalankan dengan visi jangka panjang, Aceh tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi contoh bagaimana daerah rawan bencana dapat bangkit dengan martabat dan kekuatan baru.
