Tajam ke Bawah, Hati Hati ke Atas, Benarkah Hukum Kita Masih Pilih Kasih Ungkapan tajam ke bawah, hati hati ke atas bukan kalimat baru di ruang publik Indonesia. Ia kerap muncul setiap kali ada kasus hukum yang dinilai tidak adil. Ketika masyarakat kecil diproses cepat dan dihukum berat, sementara tokoh berpengaruh atau pejabat terlihat berjalan pelan dalam pusaran perkara, ungkapan ini kembali bergema.
Kalimat tersebut bukan sekadar sindiran, melainkan cermin kekecewaan publik terhadap penegakan hukum. Dalam banyak diskusi, istilah ini menjadi simbol dugaan ketimpangan perlakuan antara rakyat biasa dan mereka yang memiliki kekuasaan atau akses.
Sebagai penulis yang mengikuti dinamika sosial dan hukum, saya melihat persoalan ini tidak sesederhana hitam putih. Ada aspek struktural, budaya birokrasi, hingga tekanan publik yang saling berkaitan.
“Hukum seharusnya berdiri tegak tanpa melihat siapa yang dihadapi.”
Asal Mula Ungkapan yang Terus Hidup
Istilah tajam ke bawah, hati hati ke atas tumbuh dari pengalaman kolektif masyarakat. Ia lahir dari pengamatan terhadap kasus kasus kecil yang cepat diproses, seperti pencurian ringan atau pelanggaran administratif sederhana, dibandingkan perkara besar yang melibatkan pejabat atau pengusaha.
Di media sosial, contoh contoh seperti ini sering menjadi viral. Satu kasus kecil bisa langsung ditangani dengan tegas, sementara kasus besar terlihat berlarut larut. Publik kemudian menyimpulkan bahwa ada standar berbeda dalam penegakan hukum.
Ungkapan ini bertahan karena ia terasa relevan dengan pengalaman banyak orang.
“Persepsi muncul bukan dari ruang kosong, tetapi dari rangkaian peristiwa yang terus terulang.”
Realitas di Lapangan yang Membentuk Persepsi
Dalam praktiknya, penanganan perkara memang tidak selalu sama. Kasus dengan bukti sederhana dan pelaku tunggal biasanya lebih cepat diproses. Sementara perkara besar melibatkan banyak pihak, dokumen, dan penyelidikan panjang.
Namun publik sering kali tidak melihat kompleksitas itu. Yang terlihat adalah perbedaan kecepatan dan intensitas penanganan. Ketika orang kecil langsung ditahan sementara tokoh besar masih menjalani proses panjang tanpa penahanan, rasa keadilan pun terusik.
Persepsi inilah yang menjadi tantangan utama lembaga penegak hukum.
“Keadilan bukan hanya soal putusan akhir, tetapi juga soal proses yang terlihat adil.”
Pengaruh Kekuasaan dan Akses
Salah satu isu yang sering diangkat dalam diskusi publik adalah pengaruh kekuasaan dan akses terhadap proses hukum. Mereka yang memiliki sumber daya finansial dan jaringan luas cenderung mampu mendapatkan pendampingan hukum terbaik.
Hal ini tidak selalu berarti hukum berpihak, tetapi menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan dalam membela diri. Sementara masyarakat kecil sering kali tidak memiliki akses pada pengacara berkualitas atau pemahaman prosedur hukum yang memadai.
Ketimpangan akses ini memperkuat anggapan bahwa hukum terasa lebih berat bagi mereka yang tidak punya daya tawar.
“Kesetaraan di depan hukum harus disertai kesetaraan dalam akses pembelaan.”
Peran Media dalam Membentuk Opini
Media massa dan media sosial memainkan peran besar dalam membangun narasi soal tajam ke bawah, hati hati ke atas. Kasus yang viral cenderung mendapat perhatian lebih cepat dari aparat.
Di sisi lain, pemberitaan yang intens terhadap kasus kecil bisa memunculkan kesan bahwa aparat lebih sigap pada perkara ringan.
Transparansi proses hukum menjadi kunci agar publik memahami mengapa satu perkara membutuhkan waktu lebih panjang dibanding yang lain.
“Di era digital, persepsi bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasi.”
Reformasi dan Upaya Perbaikan
Lembaga penegak hukum di Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai upaya reformasi, mulai dari sistem digitalisasi perkara hingga penguatan pengawasan internal. Beberapa kasus besar yang berhasil dibongkar menunjukkan bahwa hukum juga bisa menyentuh kalangan atas.
Namun membangun kembali kepercayaan publik bukan perkara mudah. Setiap kasus yang dianggap tidak adil bisa menghapus kemajuan yang telah dicapai.
Konsistensi menjadi kata kunci dalam memperbaiki citra penegakan hukum.
“Kepercayaan dibangun lewat tindakan yang berulang, bukan satu dua contoh.”
Tantangan Struktural yang Tidak Sederhana
Sistem hukum melibatkan banyak institusi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Koordinasi dan integritas tiap lembaga menentukan hasil akhir.
Selain itu, faktor politik dan tekanan publik juga bisa memengaruhi dinamika penanganan perkara. Dalam beberapa kasus, aparat justru berhati hati bukan karena melindungi, tetapi karena kompleksitas bukti dan prosedur.
Namun bagi masyarakat, alasan teknis sering kali kalah oleh rasa keadilan yang terusik.
“Penjelasan teknis sering terdengar rumit ketika rasa keadilan sudah terlanjur terluka.”
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Untuk mengikis anggapan tajam ke bawah, hati hati ke atas, transparansi menjadi kebutuhan mendesak. Informasi yang jelas mengenai tahapan proses hukum dapat membantu publik memahami alasan di balik keputusan tertentu.
Akuntabilitas juga harus ditegakkan. Jika ada pelanggaran etik atau penyalahgunaan kewenangan, tindakan tegas terhadap aparat sendiri akan menjadi sinyal kuat bahwa hukum tidak pandang bulu.
Kepercayaan publik tumbuh dari keberanian sistem untuk mengoreksi dirinya sendiri.
“Hukum yang kuat adalah hukum yang berani membersihkan dirinya.”
Suara Masyarakat dan Harapan ke Depan
Di berbagai forum diskusi, masyarakat berharap agar hukum benar benar berdiri setara. Harapan ini tidak berlebihan. Ia lahir dari kebutuhan dasar akan rasa aman dan keadilan.
Ketika masyarakat percaya bahwa hukum adil, stabilitas sosial akan lebih terjaga. Sebaliknya, jika anggapan pilih kasih terus menguat, kepercayaan terhadap institusi bisa terkikis.
Peran masyarakat sipil, akademisi, dan media tetap penting dalam mengawal proses hukum agar tetap transparan.
“Hukum yang adil bukan hanya milik aparat, tetapi milik seluruh warga.”
Catatan Pribadi tentang Isu Ini
Secara pribadi, saya melihat ungkapan tajam ke bawah, hati hati ke atas sebagai pengingat bahwa pekerjaan rumah di bidang hukum belum selesai. Ada kemajuan, tetapi juga ada pekerjaan yang perlu terus diperbaiki.
Rasa keadilan publik harus menjadi kompas utama. Tanpa itu, setiap putusan berisiko dipandang dengan kecurigaan.
Saya percaya sistem hukum bisa berkembang lebih baik jika transparansi, integritas, dan kesetaraan benar benar dijaga.
“Keadilan yang dirasakan publik sama pentingnya dengan keadilan yang tertulis di atas kertas.”
Isu tajam ke bawah, hati hati ke atas tidak akan hilang begitu saja selama masih ada kesenjangan persepsi dan pengalaman di lapangan. Masyarakat berharap hukum berdiri tegak tanpa melihat latar belakang, jabatan, atau kekuasaan. Perjalanan menuju sistem yang benar benar adil memang panjang, tetapi komitmen untuk terus memperbaiki adalah langkah yang tidak boleh berhenti.
