Elpiji Langka di Manokwari, Dapur MBG Mulai Tersendat Kelangkaan elpiji di Manokwari, Papua Barat, menjadi persoalan yang langsung menyentuh aktivitas rumah tangga, pelaku usaha, dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Persoalan ini mencuat setelah pasokan elpiji disebut tersendat lebih dari satu bulan, sementara harga tabung 12 kilogram di tingkat masyarakat dilaporkan melonjak hingga lebih dari Rp600 ribu. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyebut kondisi tersebut mulai mengganggu dapur MBG di sejumlah wilayah karena kegiatan memasak harian membutuhkan pasokan bahan bakar yang stabil.
Kelangkaan Elpiji Mengganggu Kerja Dapur MBG
Kegiatan dapur MBG tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan bahan bakar. Setiap hari, dapur SPPG harus menyiapkan makanan dalam jumlah besar dengan standar kebersihan, waktu saji, dan kecukupan gizi yang ketat. Ketika elpiji sulit diperoleh, proses memasak menjadi tidak menentu, biaya produksi membengkak, dan jadwal distribusi makanan ke penerima manfaat ikut terganggu.
Pemprov Papua Barat Mulai Turun Tangan
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa, menyebut kelangkaan elpiji sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Ia menilai kondisi tersebut membuat sejumlah dapur SPPG kesulitan menjalankan kegiatan memasak setiap hari. Pemerintah daerah juga menyatakan akan menggelar rapat bersama Pertamina untuk mencari jalan keluar dan meminta jalur distribusi diperketat agar penyaluran gas lebih tepat sasaran.
Keterangan itu menunjukkan bahwa persoalan elpiji tidak hanya dianggap sebagai urusan pasar biasa. Ketika dapur MBG mulai kesulitan, yang terdampak bukan hanya pengelola dapur, tetapi juga anak sekolah, kelompok rentan, dan penerima manfaat lain yang bergantung pada jadwal makan harian.
Harga Tabung 12 Kilogram Jadi Sorotan
Salah satu pemicu keresahan masyarakat adalah lonjakan harga. Dalam laporan yang sama, harga elpiji 12 kilogram di tingkat masyarakat disebut mencapai lebih dari Rp600 ribu per tabung. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding harga resmi yang belakangan disampaikan Pertamina untuk wilayah Manokwari, yakni Rp495 ribu per tabung elpiji 12 kilogram pada titik penjualan tertentu.
Selisih harga ini membuat pengawasan distribusi menjadi semakin penting. Jika harga di lapangan bergerak jauh dari harga acuan yang disampaikan agen resmi, pemerintah daerah perlu memeriksa rantai penjualan dari agen, outlet, hingga pembeli akhir. Dapur MBG yang membutuhkan tabung dalam jumlah besar dapat terkena tekanan biaya paling berat jika harus membeli dengan harga tinggi.
Pertamina Sebut Stok Masih Ada
Di tengah keluhan masyarakat, Pertamina Patra Niaga menyampaikan data ketersediaan elpiji nonsubsidi di Papua Barat. Per 14 Mei 2026, stok elpiji nonsubsidi tercatat 9.155 tabung. Jumlah itu terdiri dari 1.433 tabung ukuran 5,5 kilogram, 7.602 tabung ukuran 12 kilogram, dan 120 tabung ukuran 50 kilogram.
Pengiriman Tergantung Jadwal Kapal
Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Papua Barat, Ahmad Sofyan Halim, menjelaskan pendistribusian elpiji dari SPBE Ambon dan Surabaya ke Papua Barat menyesuaikan jadwal kapal. Ia menyebut jalur tersebut bukan jalur reguler, sehingga pengiriman harus mengikuti penyesuaian pelayaran. Stok juga disebut sudah masuk ke empat agen resmi di Papua Barat.
Penjelasan ini memperlihatkan bahwa persoalan di Manokwari bukan hanya soal jumlah stok, tetapi juga kecepatan barang sampai ke titik pemakaian. Jika stok berada di agen tetapi belum merata ke outlet atau pengguna besar, masyarakat tetap dapat merasakan kelangkaan. Kondisi geografis Papua Barat membuat rantai logistik sangat bergantung pada pelabuhan, cuaca, jadwal kapal, dan jarak distribusi darat.
Tambahan Tabung Masih Dalam Perjalanan
Pertamina juga menyebut masih ada 3.941 tabung elpiji dalam perjalanan dengan estimasi kapal tiba di Papua Barat sekitar 2 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, pengiriman mencakup 1.063 tabung ukuran 5,5 kilogram, 2.868 tabung ukuran 12 kilogram, dan 20 tabung ukuran 50 kilogram.
Informasi tambahan pasokan tersebut penting bagi dapur MBG karena kegiatan memasak membutuhkan kepastian harian. Jika pasokan baru tiba sesuai jadwal, tekanan dapat berkurang. Namun, bila kapal terlambat, dapur SPPG tetap harus mencari cara agar layanan makan tidak berhenti total.
Rantai Distribusi Menjadi Titik Rawan
Dalam kondisi pasokan terbatas, distribusi menjadi faktor penentu. Barang yang tersedia di agen belum tentu langsung sampai ke pengguna yang benar benar membutuhkan. Rumah tangga, pelaku usaha, restoran, hotel, dan dapur MBG sama sama berebut pasokan elpiji nonsubsidi, terutama ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram.
Pembelian Berulang Mulai Diawasi
Pertamina menyebut telah berkoordinasi dengan empat agen resmi penjualan elpiji nonsubsidi di Papua Barat agar menerapkan langkah antisipasi. Salah satunya, pembelian elpiji nonsubsidi diminta membawa KTP untuk mencegah pembelian berlebihan oleh orang yang sama dan mengurangi potensi penimbunan.
Kebijakan seperti ini dapat membantu menjaga pemerataan, terutama saat masyarakat khawatir stok habis. Namun, pengawasan tetap harus dilakukan di outlet. Bila pembelian dibatasi di agen tetapi lepas di tingkat pengecer, harga dapat tetap naik dan pasokan tidak sampai kepada pengguna utama.
Dapur MBG Butuh Jalur Pasok Khusus
Dapur MBG berbeda dari rumah tangga biasa. Mereka memasak dalam jumlah besar dan harus memenuhi jadwal distribusi. Karena itu, kebutuhan elpiji dapur MBG sebaiknya dipetakan secara khusus. Pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPPG perlu menghitung jumlah tabung yang diperlukan per hari, per minggu, dan per dapur.
Pemetaan ini akan memudahkan penyaluran prioritas tanpa mengabaikan masyarakat umum. Jika dapur MBG dibiarkan mencari elpiji di pasar biasa, peluang terjadi keterlambatan memasak semakin besar. Akibatnya, jadwal makan penerima manfaat dapat berubah dan kualitas pelayanan ikut menurun.
Manokwari Bukan Baru Menghadapi Masalah Dapur MBG
Program MBG di Manokwari sebelumnya juga pernah mendapat pengawasan dari Ombudsman Papua Barat. Dalam pemantauan pada Februari 2025, Kabupaten Manokwari disebut memiliki tiga dapur sehat, yaitu satu dapur yang didirikan oleh BGN di Makodim 1801 Manokwari dan dua dapur mitra di Kenari Tinggi atau Inggandi Beach serta Amban.
Dapur Sehat Pernah Menghadapi Kendala Dana
Ombudsman Papua Barat mencatat salah satu pengelola dapur sehat sempat menyampaikan kendala pendanaan dari pusat yang terlambat. Kepala Satuan Pelayanan Dapur Sehat SPPG Manokwari, Widayanti Sukan, mengatakan pihaknya bahkan harus menanggulangi pendanaan sementara dengan berutang kepada pemasok karena dana belum turun lebih dari tiga minggu.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa dapur MBG bekerja dengan tantangan yang tidak ringan. Ketika masalah pendanaan belum sepenuhnya mudah, kelangkaan elpiji menjadi beban tambahan. Dapur bukan hanya harus memastikan bahan pangan tersedia, tetapi juga harus menjamin bahan bakar, kendaraan distribusi, tenaga kerja, dan jadwal pengiriman berjalan rapi.
Distribusi Makanan Juga Bergantung Sarana Pendukung
Selain pendanaan, Ombudsman juga mencatat masalah kendaraan distribusi. Saat itu, mobil boks pendistribusian MBG disebut belum memenuhi standar, meski dalam waktu dekat Manokwari akan menerima dua unit mobil boks yang disesuaikan dengan kebutuhan distribusi.
Kondisi ini mempertegas bahwa operasional dapur MBG adalah rangkaian kerja yang saling terikat. Bahan makanan, bahan bakar, tenaga masak, ahli gizi, kendaraan, kotak makanan, dan jadwal sekolah harus berjalan bersamaan. Satu bagian terganggu, bagian lain ikut merasakan tekanan.
Mutu Makanan Tetap Harus Dijaga
Kelangkaan elpiji tidak boleh membuat standar makanan menurun. Dalam program MBG, kecepatan memasak harus berjalan bersama keamanan pangan. Makanan harus matang dengan baik, tersaji tepat waktu, dan tetap layak dikonsumsi saat sampai kepada penerima manfaat.
Komisi IX Pernah Mengingatkan Standar SPPG
Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Ayok Rumbruren, pernah mengingatkan seluruh dapur SPPG di Manokwari agar mengutamakan mutu dan kualitas dalam pelaksanaan MBG. Ia menekankan bahwa dapur SPPG memiliki peran penting untuk memastikan setiap porsi makanan aman, higienis, bergizi, dan layak dikonsumsi.
Peringatan tersebut menjadi relevan ketika dapur menghadapi kelangkaan elpiji. Kekurangan bahan bakar dapat mendorong dapur mempercepat proses memasak atau mengubah pola kerja. Karena itu, pengelola dapur harus tetap menjaga waktu pemasakan, suhu makanan, kebersihan peralatan, dan proses pengemasan.
Kapasitas Produksi Tidak Bisa Dipaksakan
BGN Regional Papua Barat sebelumnya menyebut jumlah dapur SPPG di wilayah Manokwari hingga Februari 2025 sebanyak 22 unit dengan penerima manfaat MBG 53.127 orang. Dalam keterangan itu juga disebut ada dapur yang dihentikan sementara karena kasus makanan tidak layak dan kapasitas produksi dibatasi 2.500 porsi per hari sesuai ketentuan BGN Pusat.
Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap dapur memiliki batas kerja. Jika pasokan elpiji terganggu, kapasitas produksi tidak bisa dipaksa melampaui kemampuan. Memaksakan dapur tetap memasak dalam jumlah besar tanpa bahan bakar yang memadai dapat meningkatkan risiko keterlambatan dan menurunkan kendali mutu.
Pertamina Siapkan Minyak Tanah Sebagai Cadangan
Pertamina Patra Niaga menyiapkan skenario peralihan sementara dari elpiji ke minyak tanah di Papua Barat. Ahmad Sofyan Halim menyebut kebutuhan mitigasi minyak tanah untuk menggantikan konsumsi elpiji diperkirakan mencapai 421 kiloliter dalam periode tiga bulan. Perhitungan itu memakai data realisasi konsumsi elpiji 336,8 metrik ton dan konversi energi yang digunakan Pertamina.
Stok Minyak Tanah Disebut Masih Surplus
Pertamina menyatakan stok minyak tanah masih surplus jika skenario peralihan diterapkan. Penyaluran diperkirakan mencapai 6.375 kiloliter, masih di bawah kebutuhan triwulanan yang tersedia. Kuota minyak tanah untuk tujuh kabupaten di Papua Barat pada 2026 mencapai 27.182 kiloliter, dengan kebutuhan sekitar 6.796 kiloliter per tiga bulan dan realisasi Januari sampai April sebesar 29 persen.
Skenario ini memberi ruang cadangan bagi rumah tangga, tetapi penerapannya untuk dapur MBG perlu diperhitungkan lebih cermat. Dapur besar yang terbiasa memakai kompor elpiji tidak bisa langsung beralih tanpa kesiapan alat, prosedur keselamatan, waktu memasak, dan penyesuaian ruang kerja.
Manokwari Mendapat Alokasi Terbesar
Dalam rincian Pertamina, alokasi minyak tanah untuk Manokwari mencapai 11.469 kiloliter. Daerah lain juga mendapat alokasi, yaitu Fakfak 5.908 kiloliter, Teluk Bintuni 3.626 kiloliter, Kaimana 2.800 kiloliter, Manokwari Selatan 1.429 kiloliter, Teluk Wondama 1.274 kiloliter, dan Pegunungan Arfak 676 kiloliter.
Besarnya alokasi Manokwari menunjukkan kebutuhan energi rumah tangga di daerah tersebut cukup tinggi. Jika minyak tanah menjadi pilihan cadangan, pemerintah perlu memastikan penyalurannya tidak mengganggu pasokan masyarakat yang sejak lama bergantung pada bahan bakar tersebut.
Suplai Elpiji Diperluas Dari Beberapa Titik
Sebelum keluhan kelangkaan semakin ramai, Pertamina Patra Niaga sudah menyampaikan langkah diversifikasi titik suplai elpiji di Manokwari. Pada April 2026, Pertamina menyebut pasokan tidak hanya mengandalkan titik reguler, tetapi juga didukung suplai dari Ambon dan Jayapura untuk mengurangi ketergantungan pada jalur dari Surabaya dan Makassar.
Penguatan Jalur Suplai Perlu Diikuti Keterbukaan Stok
Plh Kepala Disperindag Manokwari, Yahya Maabut, mengapresiasi langkah diversifikasi suplai, tetapi meminta keterbukaan informasi stok kepada masyarakat. Ia menilai informasi berkala penting agar warga tidak khawatir ketika mendengar kabar keterbatasan pasokan.
Keterbukaan stok dapat membantu menekan pembelian berlebihan. Jika masyarakat tahu kapan kapal datang, berapa jumlah tabung tersedia, dan di mana titik penjualan resmi, ruang bagi rumor akan semakin kecil. Pengelola dapur MBG juga dapat menyusun jadwal memasak dengan lebih pasti.
Pengawasan Outlet Harus Diperkuat
Langkah memperluas suplai belum cukup jika pengawasan outlet lemah. Pemerintah daerah perlu memastikan harga resmi dipasang terbuka, jumlah tabung yang masuk dan keluar tercatat, serta pembelian besar untuk kegiatan layanan publik mendapat perhatian khusus.
Dinas terkait juga perlu membuka kanal pengaduan cepat. Bila warga menemukan harga terlalu tinggi atau dugaan penahanan stok, laporan harus dapat diverifikasi tanpa menunggu situasi memburuk. Dalam kasus seperti Manokwari, kecepatan respons menjadi kunci agar dapur MBG dan masyarakat tidak berebut pasokan secara tidak sehat.
Apakah Operasional Dapur MBG Terhenti?
Pertanyaan utama publik adalah apakah dapur MBG di Manokwari benar benar berhenti. Berdasarkan keterangan Pemprov Papua Barat, kelangkaan elpiji sudah mengganggu operasional dapur SPPG dan membuat dapur kesulitan menjalankan aktivitas memasak. Namun, keterangan yang tersedia lebih menekankan gangguan dan risiko layanan, bukan pengumuman penghentian total seluruh dapur MBG di Manokwari.
Gangguan Tetap Serius Meski Tidak Semua Dapur Berhenti
Gangguan operasional tetap perlu diperlakukan serius. Dapur yang masih berjalan bisa saja harus mengurangi volume masak, mengubah jadwal, meminjam stok, atau membeli elpiji dengan harga lebih mahal. Semua pilihan itu membawa beban kepada pengelola.
Jika harga tabung 12 kilogram benar benar menembus lebih dari Rp600 ribu di tingkat masyarakat, biaya dapur akan naik tajam. Dalam kegiatan MBG, kenaikan biaya bahan bakar dapat mengurangi kelonggaran anggaran untuk bahan pangan, tenaga kerja, dan logistik.
Pemerintah Perlu Tetapkan Prioritas Layanan
Untuk mencegah penghentian layanan, pemerintah daerah dapat menetapkan daftar dapur SPPG yang membutuhkan pasokan segera. Data tersebut harus mencakup jumlah penerima manfaat, kebutuhan tabung per hari, stok tersisa, dan jarak dapur dari agen resmi.
Dengan data seperti itu, pasokan tidak diberikan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, tetapi berdasarkan kebutuhan layanan. Sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok rentan yang menjadi penerima manfaat MBG tidak boleh kehilangan layanan hanya karena jalur pasok tidak tertata.
Langkah Cepat Yang Ditunggu Warga
Masyarakat Manokwari membutuhkan jawaban yang jelas mengenai ketersediaan elpiji, harga resmi, titik penjualan, dan jadwal kedatangan pasokan baru. Dapur MBG juga membutuhkan kepastian agar tidak menunda proses memasak atau menurunkan jumlah porsi.
Data Harian Elpiji Perlu Dibuka
Pemerintah daerah bersama Pertamina dapat membuka data harian stok agen, jumlah tabung masuk, harga acuan, dan pembatasan pembelian. Informasi ini tidak harus rumit. Yang penting, warga tahu di mana membeli elpiji resmi, berapa harga yang wajar, dan kapan pasokan berikutnya tiba.
Untuk dapur MBG, data stok harus lebih rinci. Setiap dapur perlu melaporkan sisa tabung, kebutuhan memasak, dan jadwal distribusi makanan. Dengan laporan harian, pemerintah dapat melihat dapur mana yang paling berisiko berhenti.
Penertiban Harga Harus Menyentuh Titik Jual Akhir
Harga resmi di agen tidak selalu sama dengan harga yang dirasakan warga. Karena itu, pengawasan harus sampai ke titik jual akhir. Bila ada outlet menjual jauh di atas harga wajar, pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan cepat.
Dapur MBG tidak boleh menjadi korban permainan harga. Program yang menyasar pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan membutuhkan biaya yang dapat diperkirakan. Jika harga bahan bakar berubah liar, pengelola dapur akan kesulitan menjaga menu, porsi, dan jadwal.
Dapur MBG Membutuhkan Sistem Cadangan Energi
Kelangkaan elpiji di Manokwari memberi pelajaran penting bahwa dapur pelayanan publik harus memiliki rencana cadangan bahan bakar. Selama ini, banyak dapur besar bergantung pada satu jenis energi. Ketika pasokan tersendat, seluruh kegiatan bisa ikut goyah.
Kompor Cadangan Perlu Disiapkan
Jika minyak tanah disiapkan sebagai pilihan sementara, dapur MBG perlu memiliki kompor yang sesuai, prosedur keamanan, tempat penyimpanan bahan bakar, dan pelatihan petugas. Peralihan bahan bakar tidak boleh dilakukan mendadak tanpa standar kerja yang jelas.
Selain minyak tanah, dapur juga dapat menghitung kebutuhan elpiji ukuran 50 kilogram untuk produksi besar, selama pasokannya tersedia. Pilihan ukuran tabung harus disesuaikan dengan kapasitas dapur, keamanan ruang masak, dan biaya pembelian.
Koordinasi Harian Harus Lebih Rapat
Pengelola SPPG, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pertamina, dan pemerintah provinsi perlu memiliki ruang koordinasi harian selama pasokan belum normal. Setiap perubahan stok harus langsung diketahui pihak dapur.
Koordinasi seperti ini akan mengurangi risiko keputusan mendadak. Jika satu dapur kekurangan elpiji, bantuan dapat digeser sebelum proses memasak berhenti. Jika kapal terlambat, dapur bisa menyesuaikan menu yang membutuhkan waktu masak lebih singkat tanpa mengurangi nilai gizi.
Perhatian Utama Kini Ada Pada Penerima Manfaat
Di balik angka stok, harga, dan jadwal kapal, perhatian utama tetap berada pada penerima manfaat MBG. Anak sekolah dan kelompok rentan membutuhkan makanan yang teratur, aman, dan layak. Gangguan elpiji tidak boleh membuat layanan ini berjalan tanpa kepastian.
Jadwal Makan Harus Dijaga
Dapur MBG bekerja dengan jadwal yang ketat. Makanan harus dimasak, dikemas, dikirim, dan diterima dalam waktu yang sesuai. Kekurangan elpiji dapat membuat proses memasak mundur, sementara makanan yang terlambat dikirim berpotensi menurunkan kualitas layanan.
Karena itu, penyelesaian kelangkaan elpiji di Manokwari tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan energi rumah tangga. Ada layanan gizi yang sedang berjalan dan membutuhkan perlindungan khusus. Pemerintah daerah sudah menyatakan akan membahas persoalan ini dengan Pertamina, sementara Pertamina menyebut pasokan tambahan dan skenario cadangan telah disiapkan.
