Rencana Pemindahan Badak Jawa Picu Polemik, WALHI Soroti Dugaan Kepentingan Tambang Emas

Berita4 Views

Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, memunculkan polemik. Rencana yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo tersebut awalnya dikaitkan dengan upaya mengantisipasi ancaman bencana alam, terutama potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Namun, gagasan itu kemudian mendapat sorotan dari organisasi lingkungan hidup. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mempertanyakan dasar ilmiah, kewenangan pengusul, serta kemungkinan adanya kepentingan lain di balik rencana tersebut. Salah satu hal yang disoroti adalah keberadaan wilayah pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.

WALHI menduga terdapat indikasi yang perlu ditelusuri mengenai kemungkinan keterkaitan pemindahan badak dengan kepentingan ekspansi pertambangan. Meski demikian, dugaan tersebut belum membuktikan adanya rencana pembukaan tambang sebagai tujuan pemindahan satwa.

Kementerian Kehutanan telah membantah kaitan antara pengembangan habitat kedua Badak Jawa dan pertambangan emas. Pemerintah juga menegaskan bahwa Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama, sedangkan Alas Purwo masih berada dalam tahap penjajakan dan kajian.

Hashim Djojohadikusumo Usulkan Badak Jawa Dipindahkan ke Alas Purwo

Wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing terkait agenda Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Hashim menyampaikan kekhawatiran terhadap risiko bencana yang dapat mengancam populasi badak di Ujung Kulon. Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan potensi tsunami disebut sebagai salah satu alasan perlunya menyiapkan lokasi alternatif bagi satwa langka tersebut.

Ia mengusulkan agar sebagian Badak Jawa dapat dipindahkan ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi. Hashim juga menyampaikan gagasan untuk mencari dukungan lembaga internasional dan donatur yang bersedia membiayai pengembangan tempat baru bagi badak.

Gagasan tersebut kemudian menjadi pembicaraan karena Badak Jawa merupakan satwa endemik yang keberadaannya sangat terbatas. Seluruh populasi liar yang diketahui saat ini terkonsentrasi di kawasan Ujung Kulon sehingga setiap rencana pemindahan membutuhkan pertimbangan konservasi yang sangat ketat.

Mengapa Alas Purwo Dipertimbangkan?

Taman Nasional Alas Purwo berada di ujung tenggara Pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kawasan ini memiliki ekosistem hutan, savana, pantai, dan berbagai habitat satwa liar.

Lokasi tersebut disebut sebagai salah satu pilihan untuk membangun habitat kedua Badak Jawa. Tujuan pengembangan habitat alternatif adalah mengurangi risiko apabila terjadi bencana besar yang berdampak terhadap populasi di Ujung Kulon.

Namun, kesamaan status sebagai taman nasional tidak otomatis membuat kedua kawasan memiliki kondisi ekologis yang cocok untuk spesies yang sama. Ketersediaan pakan, sumber air, vegetasi, luas habitat, kondisi tanah, penyakit, hingga potensi konflik dengan satwa lain perlu dikaji secara menyeluruh.

Karena itu, pemindahan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan geografis atau asumsi bahwa kawasan tersebut memiliki lingkungan yang mendukung.

WALHI Pertanyakan Rencana Pemindahan Badak Jawa

WALHI menyampaikan penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa dari habitat alaminya. Organisasi tersebut menilai pemerintah harus memiliki dasar ilmiah yang kuat sebelum mengambil keputusan yang menyangkut keberlangsungan spesies yang sangat terancam punah.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan kapasitas Hashim dalam mengusulkan pemindahan satwa tersebut. Menurut WALHI, peran Hashim sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional seharusnya berfokus pada penguatan pembiayaan konservasi.

WALHI juga menilai keputusan pemindahan satwa dilindungi harus berada dalam kewenangan pemerintah melalui kementerian terkait. Prosesnya perlu melibatkan kajian ilmiah, rekomendasi ahli, serta mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ancaman Tsunami Dinilai Tidak Cukup Menjadi Alasan

WALHI tidak menolak pentingnya mitigasi bencana bagi kelangsungan hidup Badak Jawa. Namun, organisasi tersebut mempertanyakan apakah ancaman tsunami sudah dikaji secara rinci sehingga pemindahan menjadi pilihan yang diperlukan.

Menurut WALHI, pemerintah perlu menjelaskan probabilitas bencana, tingkat ancaman terhadap habitat, potensi dampak terhadap populasi, serta kemampuan mitigasi di kawasan Ujung Kulon.

Selama belum ada bukti ilmiah bahwa habitat utama sudah tidak layak mendukung kehidupan badak, perlindungan kawasan asal dinilai harus tetap menjadi prioritas. Penguatan pemantauan satwa, kesiapsiagaan bencana, dan perlindungan ekosistem dapat menjadi bagian dari strategi konservasi.

WALHI juga mengingatkan bahwa pemindahan satwa langka berisiko menimbulkan tekanan baru. Adaptasi terhadap lingkungan berbeda, kemungkinan penyakit, perubahan pola makan, dan gangguan perilaku merupakan sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan.

Dugaan Kaitan Pemindahan Badak dengan Tambang Emas

Kontroversi semakin berkembang setelah WALHI menyoroti keberadaan aktivitas dan wilayah pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon. Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian adalah PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang Tbk atau Antam.

Perusahaan tersebut pernah menjalankan kegiatan pertambangan emas di wilayah Cibaliung, Pandeglang, Banten. Lokasinya berada di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sehingga hubungan antara aktivitas pertambangan dan perlindungan ekosistem menjadi perhatian organisasi lingkungan.

WALHI menyebut terdapat sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri mengenai kemungkinan ekspansi pertambangan di sekitar kawasan konservasi. Organisasi tersebut juga menghubungkan persoalan ini dengan penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada 2026.

Namun, penting untuk membedakan antara keberadaan wilayah pertambangan, izin usaha pertambangan, dan kegiatan operasional tambang. Ketiganya memiliki status hukum serta tahapan administrasi yang berbeda.

PT Cibaliung Sumberdaya Menjadi Sorotan

PT Cibaliung Sumberdaya merupakan perusahaan tambang emas yang pernah beroperasi di wilayah Cibaliung, Pandeglang. WALHI menyebut perusahaan tersebut memiliki luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare dan mulai beroperasi pada 2010.

Perusahaan itu juga pernah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui keputusan Menteri ESDM pada 2020. Namun, berdasarkan informasi laporan tahunan Antam yang dikutip WALHI, izin PT CSD berakhir pada 3 April 2025.

Informasi mengenai berakhirnya izin tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status kegiatan pertambangan dan kemungkinan pengembangan wilayah di sekitarnya. WALHI meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai status perizinan dan kebijakan pertambangan di kawasan tersebut.

Meski demikian, berakhirnya izin sebuah perusahaan tidak otomatis membuktikan adanya rencana pembukaan tambang baru. Dugaan mengenai perluasan pertambangan tetap membutuhkan dokumen perizinan, peta wilayah, dan bukti administratif yang dapat diperiksa.

Penetapan Wilayah Pertambangan Banten Ikut Dipersoalkan

Selain PT Cibaliung Sumberdaya, WALHI menyoroti keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang diterbitkan pada Februari 2026.

Dalam penetapan tersebut, wilayah pertambangan dibagi ke dalam beberapa kategori, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

WALHI mengaku menemukan indikasi melalui penelusuran peta lampiran bahwa sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam area WUP. Temuan tersebut kemudian memunculkan permintaan agar pemerintah membuka informasi spasial secara lebih terperinci.

WUP Tidak Otomatis Berarti Tambang Sudah Beroperasi

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan perlu dipahami secara tepat. WUP merupakan bagian dari tata ruang dan pengelolaan wilayah pertambangan, bukan bukti bahwa perusahaan tertentu telah memperoleh izin untuk langsung melakukan kegiatan eksploitasi.

Untuk menjalankan kegiatan pertambangan, masih terdapat tahapan perizinan dan persyaratan lain yang harus dipenuhi sesuai ketentuan. Karena itu, keberadaan WUP di suatu peta tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bukti bahwa kegiatan tambang telah berlangsung di lokasi tersebut.

Meski demikian, tumpang tindih atau kedekatan wilayah pertambangan dengan kawasan konservasi tetap perlu diperiksa secara serius. Pemerintah harus menjelaskan batas spasial, status kawasan, zonasi taman nasional, dan ketentuan perlindungan lingkungan yang berlaku.

Transparansi peta menjadi penting agar masyarakat dapat membedakan wilayah yang secara administratif masuk dalam perencanaan pertambangan dengan kawasan yang secara hukum dilindungi dari aktivitas eksploitasi.

Pengalaman Badak Mustofa Menjadi Peringatan Risiko Translokasi

Salah satu alasan WALHI meminta pemerintah berhati-hati adalah pengalaman pemindahan badak Jawa bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah dipindahkan. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena pemindahan dilakukan di dalam kawasan Ujung Kulon, bukan ke taman nasional lain dengan karakteristik ekosistem berbeda.

Kasus Mustofa memperlihatkan bahwa translokasi bukan sekadar memindahkan satwa dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Proses tersebut dapat menimbulkan tekanan fisik dan perubahan perilaku yang berisiko terhadap keselamatan individu.

Risikonya tentu perlu dinilai secara proporsional. Satu kejadian tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh program translokasi pasti gagal. Namun, pengalaman tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah mempertimbangkan pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo.

Mengapa Pemindahan Badak Jawa Sangat Berisiko?

Badak Jawa memiliki kebutuhan habitat dan pola perilaku yang spesifik. Perubahan lingkungan dapat memengaruhi kemampuan satwa menemukan makanan, mengenali wilayah jelajah, serta menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya.

Proses penangkapan dan pengangkutan juga membutuhkan penanganan khusus. Tekanan selama proses tersebut dapat memengaruhi kondisi fisik, terutama jika individu yang dipilih memiliki kondisi kesehatan atau karakter perilaku tertentu.

Setelah dilepas di lokasi baru, badak masih harus beradaptasi dengan lingkungan yang belum dikenalnya. Pemantauan tidak cukup dilakukan selama beberapa hari, tetapi harus berlangsung dalam jangka panjang untuk memastikan satwa mampu bertahan dan berkembang biak.

Karena populasi Badak Jawa sangat terbatas, kehilangan satu individu saja dapat menjadi kerugian besar bagi upaya konservasi. Oleh sebab itu, setiap keputusan pemindahan perlu didukung alasan ilmiah yang kuat dan prosedur pengamanan yang ketat.

Aturan Translokasi Satwa Dilindungi Tidak Bisa Diterapkan Sembarangan

Pemindahan satwa liar di Indonesia memiliki landasan regulasi, salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa.

Keberadaan aturan tersebut bukan berarti pemerintah dapat memindahkan satwa dilindungi tanpa kajian. Penyelamatan dan translokasi harus mempertimbangkan kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan satwa serta kemungkinan bahwa ancaman tersebut tidak dapat diatasi melalui perlindungan di habitat asal.

Dalam konteks Badak Jawa, pemerintah perlu menjelaskan alasan mengapa pengembangan habitat kedua menjadi pilihan yang dipertimbangkan. Kajian juga harus menunjukkan bahwa lokasi tujuan memiliki kemampuan ekologis untuk mendukung kehidupan spesies tersebut.

Kajian Habitat Harus Mencakup Banyak Aspek

Penilaian kelayakan Alas Purwo perlu mencakup sejumlah komponen yang saling berkaitan. Ketersediaan makanan saja tidak cukup untuk menyatakan sebuah kawasan cocok menjadi habitat Badak Jawa.

Beberapa aspek yang perlu diperiksa antara lain:

  1. Ketersediaan pakan alami: vegetasi harus mampu menyediakan makanan yang sesuai sepanjang tahun, termasuk saat terjadi perubahan musim.
  2. Sumber air dan kubangan: badak membutuhkan akses terhadap air dan tempat berkubang untuk mendukung kebutuhan biologisnya.
  3. Luas wilayah jelajah: kawasan harus memiliki ruang yang cukup untuk mendukung perilaku alami dan kebutuhan individu.
  4. Keamanan habitat: risiko perburuan, gangguan manusia, penyakit, dan konflik harus dapat dikendalikan.
  5. Kondisi genetik: pemilihan individu perlu mempertimbangkan keragaman genetik dan peluang reproduksi populasi.
  6. Pemantauan jangka panjang: harus tersedia sistem pengawasan kesehatan, perilaku, dan perkembangan populasi setelah pemindahan.

Hasil kajian tersebut sebaiknya dibuka kepada publik dan ditinjau oleh ahli yang memiliki kompetensi di bidang konservasi badak. Dengan begitu, keputusan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif atau kepentingan jangka pendek.

Kehadiran Badak Jawa Bisa Memengaruhi Ekosistem Alas Purwo

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi ekosistem Taman Nasional Alas Purwo sebelum kedatangan satwa baru. Kawasan tersebut telah menjadi habitat berbagai jenis satwa liar, termasuk banteng Jawa dan macan tutul Jawa.

Kehadiran Badak Jawa berpotensi menimbulkan interaksi ekologis yang perlu dipelajari. Pemerintah harus memastikan bahwa pengembangan habitat baru tidak mengganggu keberlangsungan spesies yang sudah lebih dahulu hidup di kawasan tersebut.

Persaingan Pakan dan Ruang Jelajah

Banteng Jawa dan Badak Jawa sama-sama merupakan satwa herbivor, meskipun kebutuhan serta pola pemanfaatan makanannya tidak sepenuhnya sama. Ketersediaan vegetasi perlu dihitung untuk mengetahui apakah kawasan mampu mendukung tambahan populasi tanpa meningkatkan tekanan terhadap sumber daya.

Persaingan juga dapat muncul dalam pemanfaatan sumber air dan ruang tertentu. Jika daya dukung kawasan tidak mencukupi, keberadaan satwa baru berpotensi menimbulkan perubahan perilaku dan pola pergerakan.

Karena itu, penelitian harus mencakup pemetaan vegetasi, ketersediaan pakan musiman, serta pola penggunaan habitat oleh satwa yang sudah ada.

Potensi Gangguan dari Predator dan Aktivitas Manusia

Macan tutul Jawa merupakan salah satu satwa yang hidup di ekosistem Alas Purwo. Walaupun interaksi langsung antara macan tutul dan badak dewasa bukan satu-satunya persoalan yang harus diperhatikan, keberadaan predator tetap menjadi bagian dari kajian ekologis.

Pemerintah juga perlu menilai aktivitas manusia di sekitar lokasi yang dipilih. Jalan, wisata, permukiman, kegiatan ekonomi, dan akses masyarakat dapat memengaruhi keamanan habitat.

Jika kawasan baru tidak memiliki sistem perlindungan yang memadai, pemindahan justru dapat menciptakan persoalan tambahan. Konservasi harus memastikan kebutuhan Badak Jawa dan satwa lain tetap terlindungi secara bersamaan.

Konsentrasi Populasi di Satu Habitat Menjadi Persoalan Konservasi

Di balik perdebatan pemindahan, terdapat persoalan penting yang tidak boleh diabaikan, yakni seluruh populasi liar Badak Jawa yang diketahui terkonsentrasi di Ujung Kulon.

Kondisi tersebut membuat spesies ini rentan terhadap ancaman yang berdampak luas pada satu kawasan. Bencana alam, wabah penyakit, kerusakan habitat, atau gangguan ekologis berskala besar dapat memengaruhi sebagian besar populasi dalam waktu relatif singkat.

Dalam konservasi satwa, penyebaran populasi ke lebih dari satu habitat dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Namun, strategi itu hanya bermanfaat jika lokasi kedua benar-benar aman dan mampu mendukung reproduksi.

Habitat Kedua Berbeda dengan Sekadar Tempat Evakuasi

Pengembangan habitat kedua seharusnya memiliki tujuan jangka panjang. Kawasan tersebut tidak cukup hanya menyediakan tempat sementara untuk menampung beberapa individu.

Habitat alternatif perlu memiliki kemampuan mendukung kehidupan, perilaku alami, dan perkembangbiakan. Jika hanya berfungsi sebagai tempat penampungan tanpa daya dukung yang memadai, tujuan mengurangi risiko kepunahan tidak akan tercapai.

Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah rencana tersebut akan melibatkan pembentukan populasi yang dapat berkembang secara mandiri. Aspek genetika menjadi penting agar populasi baru tidak mengalami masalah akibat keragaman genetik yang terlalu rendah.

Dengan demikian, perdebatan mengenai Badak Jawa tidak seharusnya hanya berfokus pada apakah satwa perlu dipindahkan atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana membangun strategi konservasi yang mampu melindungi populasi dalam jangka panjang.

WALHI Minta Peta Wilayah Pertambangan Dibuka ke Publik

Selain meminta penjelasan mengenai translokasi, WALHI mendesak pemerintah membuka dokumen penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten. Salah satu perhatian utama adalah indikasi tumpang tindih wilayah WUP dengan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon berdasarkan penelusuran organisasi tersebut.

Pemeriksaan terhadap peta resmi menjadi langkah penting untuk memastikan apakah terdapat persinggungan secara spasial. Informasi tersebut perlu dibandingkan dengan batas taman nasional, zonasi kawasan konservasi, dan wilayah perairan yang memiliki fungsi ekologis.

Pemerintah juga perlu menjelaskan status hukum setiap wilayah yang dipersoalkan. Hal ini penting karena penetapan wilayah pertambangan tidak sama dengan pemberian izin operasi kepada perusahaan.

Dokumen yang Perlu Dijelaskan Pemerintah

Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat, pemerintah dapat membuka sejumlah informasi yang relevan, antara lain:

  • Peta resmi Wilayah Pertambangan Provinsi Banten beserta koordinat batasnya.
  • Peta batas dan zonasi Taman Nasional Ujung Kulon.
  • Status perizinan PT Cibaliung Sumberdaya setelah izin yang disebut berakhir pada April 2025.
  • Dokumen lingkungan dan persetujuan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di sekitar kawasan.
  • Hasil kajian mengenai potensi dampak pertambangan terhadap ekosistem darat, pesisir, dan laut.

Keterbukaan dokumen akan membantu memastikan apakah kekhawatiran WALHI memiliki dasar spasial dan administratif yang kuat. Masyarakat juga dapat membedakan antara wilayah yang masuk dalam perencanaan pertambangan dan lokasi yang benar-benar memiliki izin kegiatan.

Pengawasan Publik Diperlukan agar Konservasi Tidak Menyimpang

Polemik pemindahan Badak Jawa memperlihatkan bahwa kebijakan konservasi membutuhkan pengawasan dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan dan perlindungan satwa, sedangkan peneliti, organisasi lingkungan, serta masyarakat dapat memberikan masukan dan melakukan pengawasan.

Keterlibatan pihak independen penting untuk menguji hasil kajian habitat dan risiko pemindahan. Penilaian tidak seharusnya hanya mengandalkan satu lembaga atau satu kelompok yang berkepentingan dalam pelaksanaan program.

Pemerintah juga perlu menyampaikan alasan pemilihan Alas Purwo dibandingkan lokasi alternatif lain. Penjelasan tersebut dapat mencakup perbandingan daya dukung ekosistem, keamanan, akses pengawasan, serta peluang pembentukan populasi yang sehat.

Jika hasil penelitian menunjukkan Alas Purwo belum memenuhi persyaratan, keputusan pemindahan perlu ditinjau kembali. Sebaliknya, apabila habitat tersebut terbukti layak, pelaksanaannya tetap harus mengikuti prosedur konservasi dengan pengawasan ketat.

Masa Depan Badak Jawa Tidak Boleh Diputuskan Tanpa Transparansi

Rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo kini berada di tengah dua kepentingan yang perlu dijelaskan secara terbuka. Pemerintah mengemukakan pentingnya habitat kedua untuk mengurangi risiko kepunahan, sedangkan WALHI mempertanyakan dasar ilmiah pemindahan dan menyoroti dugaan kepentingan pertambangan emas.

Kedua persoalan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen dan penelitian, bukan sekadar pernyataan atau spekulasi. Kajian translokasi harus menjelaskan kelayakan habitat, risiko kesehatan, kebutuhan genetik, serta dampak terhadap ekosistem Alas Purwo.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai status wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon. Perlindungan taman nasional harus dijalankan secara konsisten, tanpa mengurangi fungsi ekologisnya demi kepentingan eksploitasi sumber daya.

Badak Jawa merupakan salah satu kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang membutuhkan perlindungan jangka panjang. Setiap kebijakan yang menyangkut masa depannya harus mengutamakan keselamatan satwa, menjaga habitat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *