Prabowo Minta Potongan Ojol di Bawah 10 Persen, Driver Jadi Sorotan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa potongan aplikator untuk pengemudi ojek online harus berada di bawah 10 persen. Pernyataan itu disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026. Di hadapan massa buruh dan pengemudi transportasi online, Prabowo menyatakan tidak sepakat bila potongan hanya berhenti di angka 10 persen karena pengemudi adalah pihak yang bekerja langsung di jalan setiap hari. Pemerintah juga menyebut telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, dengan skema pembagian pendapatan minimal 92 persen untuk pengemudi dan maksimal 8 persen untuk aplikator.
Pernyataan Prabowo Menggema di Panggung May Day
Peringatan May Day 2026 menjadi ruang besar bagi pekerja untuk menyampaikan tuntutan dan harapan kepada pemerintah. Tahun ini, isu pengemudi ojek online ikut mendapat tempat penting karena sektor transportasi berbasis aplikasi sudah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat perkotaan.
Prabowo menyampaikan secara langsung bahwa dirinya tidak setuju bila potongan aplikator masih berada di angka 10 persen. Ia menyebut angka itu harus lebih rendah. Pernyataan tersebut disambut sorak massa yang hadir di Monas karena selama ini pengemudi ojol mengeluhkan potongan aplikasi yang dianggap terlalu besar.
Potongan 20 Persen Dinilai Terlalu Berat
Salah satu isu utama yang disorot adalah besaran potongan aplikator yang disebut mencapai 20 persen. Bagi pengemudi, potongan tersebut terasa berat karena mereka masih harus menanggung biaya operasional sendiri, mulai dari bahan bakar, pulsa internet, servis motor, ban, oli, parkir, sampai risiko bekerja di jalan.
Prabowo menilai pengemudi ojol sudah bekerja keras dan mempertaruhkan keselamatan setiap hari. Karena itu, bagian pendapatan pengemudi harus dibuat lebih besar. Dalam skema yang diumumkan, pengemudi mendapat minimal 92 persen, sementara bagian aplikator maksimal 8 persen.
Isu Ojol Masuk Panggung Buruh
Kehadiran isu ojol dalam peringatan Hari Buruh menunjukkan bahwa wajah pekerja terus berubah. Buruh tidak lagi hanya dipahami sebagai pekerja pabrik atau karyawan kantor. Pengemudi transportasi online juga menjadi kelompok pekerja yang membutuhkan perlindungan, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial.
Di banyak kota, ojol menjadi tulang punggung mobilitas harian. Mereka mengantar penumpang, makanan, barang, obat, dan kebutuhan kecil masyarakat. Namun, posisi mereka sebagai mitra aplikasi membuat perlindungan kerja sering menjadi perdebatan.
Perpres Perlindungan Pekerja Transportasi Online Jadi Dasar Baru
RRI melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi ini mengatur perlindungan pengemudi sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi.
Aturan tersebut menjadi penting karena selama ini banyak persoalan ojol berada di ruang abu abu. Pengemudi bekerja dengan aplikasi, tetapi tidak selalu mendapat jaminan seperti pekerja formal. Dengan aturan baru, pemerintah ingin menata hubungan antara aplikator dan pengemudi agar lebih seimbang.
Bagian Pengemudi Minimal 92 Persen
Salah satu poin paling kuat dari aturan ini adalah pembagian pendapatan. Pemerintah menyatakan bagian pengemudi naik dari 80 persen menjadi minimal 92 persen. Dengan demikian, potongan aplikator dibatasi maksimal 8 persen.
Perubahan ini menjadi kabar besar bagi pengemudi karena selisih 12 persen dapat terasa langsung pada pendapatan harian. Jika seorang pengemudi menyelesaikan banyak order dalam sehari, pengurangan potongan aplikasi dapat memberi tambahan uang yang cukup berarti untuk kebutuhan keluarga.
Jaminan Sosial Masuk dalam Perlindungan
Selain pembagian pendapatan, pemerintah juga menyoroti perlindungan jaminan sosial. Prabowo menyebut pengemudi transportasi online harus mendapat jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan.
Poin ini penting karena pengemudi ojol bekerja di ruang terbuka dengan risiko tinggi. Mereka menghadapi lalu lintas padat, cuaca buruk, potensi kecelakaan, tindak kriminal, dan tekanan mengejar target order. Tanpa jaminan yang memadai, risiko kerja sepenuhnya ditanggung pengemudi.
Mengapa Potongan Aplikator Jadi Keluhan Lama
Bagi pengemudi ojol, potongan aplikator bukan sekadar angka pada layar aplikasi. Potongan itu langsung memengaruhi uang yang dibawa pulang setelah bekerja seharian. Semakin besar potongan, semakin kecil pendapatan bersih yang tersisa setelah dikurangi biaya operasional.
Dalam praktik harian, pengemudi tidak hanya melihat tarif bruto. Mereka menghitung berapa yang benar benar masuk ke dompet, lalu membandingkannya dengan bensin, makan, pulsa, cicilan kendaraan, dan kebutuhan rumah. Karena itu, potongan aplikasi menjadi salah satu isu paling sensitif di kalangan pengemudi.
Biaya Operasional Ditanggung Driver
Pengemudi ojol umumnya memakai kendaraan pribadi. Artinya, biaya perawatan kendaraan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Ban aus, kampas rem, oli, servis berkala, aki, dan kerusakan kecil harus dibayar dari pendapatan harian.
Selain itu, pengemudi juga membeli bahan bakar sendiri. Untuk mereka yang bekerja dari pagi hingga malam, biaya bensin bisa cukup besar. Jika pendapatan dipotong terlalu tinggi, uang bersih yang tersisa makin tipis.
Tarif Hemat Makin Menekan Pendapatan
Sejumlah pengemudi menilai layanan bertarif hemat dapat membuat pendapatan makin kecil bila potongan tetap besar. Detik melaporkan salah satu pengemudi menyambut baik rencana potongan di bawah 10 persen karena potongan 20 persen dinilai memberatkan, terutama pada layanan tarif murah.
Kondisi ini sering menjadi keluhan karena pengemudi harus tetap menempuh jarak dan menghadapi risiko yang sama, meski tarif yang diterima lebih rendah. Jika potongan dikurangi, pengemudi berharap selisih pendapatan dapat membantu menutup biaya harian.
Respons Driver Ojol Mulai Bermunculan
Pernyataan Prabowo langsung mendapat perhatian dari kalangan pengemudi. Banyak driver menyambut positif rencana penurunan potongan aplikator. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat memberi napas baru bagi pekerja transportasi online yang selama ini bergantung pada jumlah order harian.
Namun, sebagian pengemudi juga berharap kebijakan ini benar benar dijalankan, bukan hanya berhenti sebagai pernyataan di panggung May Day. Harapan tersebut wajar karena pengemudi membutuhkan kepastian dalam aplikasi, bukan hanya janji dalam pidato.
Harapan agar Segera Terasa di Aplikasi
Pengemudi akan menilai aturan ini dari perubahan nyata pada sistem aplikasi. Jika potongan maksimal 8 persen benar diterapkan, tampilan pendapatan per order harus berubah. Driver juga perlu mendapat rincian yang jelas mengenai tarif, potongan, insentif, dan biaya layanan.
Transparansi menjadi kunci. Pengemudi perlu tahu berapa tarif yang dibayar konsumen, berapa bagian aplikator, dan berapa bagian yang diterima driver. Tanpa rincian yang jelas, kebijakan baru bisa tetap menimbulkan kebingungan.
Tidak Cukup Hanya Mengurangi Potongan
Pengurangan potongan memang penting, tetapi pengemudi juga membutuhkan perlindungan lain. Jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, perlindungan saat order fiktif, keamanan akun, dan penyelesaian sengketa dengan aplikasi menjadi bagian yang tidak kalah penting.
Dalam pekerjaan berbasis aplikasi, akun adalah sumber nafkah. Jika akun terkena suspend tanpa penjelasan memadai, pengemudi bisa kehilangan penghasilan. Karena itu, perlindungan pekerja transportasi online perlu mencakup tata cara sanksi, banding, dan layanan pengaduan yang adil.
Aplikator Dihadapkan pada Penyesuaian Besar
Kebijakan potongan maksimal 8 persen akan menjadi perubahan besar bagi perusahaan aplikator. Selama ini, potongan menjadi salah satu sumber pendapatan platform untuk membiayai teknologi, promosi, layanan pelanggan, keamanan sistem, dan operasional perusahaan.
Jika potongan diturunkan, aplikator harus menata ulang model bisnisnya. Mereka perlu menjaga layanan tetap berjalan tanpa membebani pengemudi. Di sisi lain, konsumen juga tidak ingin tarif naik terlalu tinggi. Keseimbangan antara pengemudi, aplikator, dan pengguna menjadi pekerjaan besar.
Perusahaan Perlu Menghitung Ulang Skema Pendapatan
Aplikator harus melihat ulang struktur biaya. Biaya server, pengembangan aplikasi, pemasaran, layanan pelanggan, asuransi, dan sistem keamanan tetap harus dibayar. Namun, setelah potongan dibatasi, ruang pendapatan perusahaan dari setiap transaksi menjadi lebih kecil.
Situasi ini mendorong perusahaan mencari sumber pendapatan lain yang tidak merugikan pengemudi. Misalnya layanan premium, iklan, langganan merchant, atau efisiensi biaya internal. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai beban baru kembali jatuh kepada driver dalam bentuk biaya lain.
Konsumen Juga Perlu Diberi Penjelasan
Perubahan skema potongan dapat memengaruhi pengalaman konsumen. Jika tarif berubah, konsumen harus mendapat penjelasan. Jika biaya layanan dipisahkan, rinciannya harus jelas. Transparansi penting agar masyarakat tidak salah memahami perubahan.
Konsumen juga perlu melihat bahwa pengemudi adalah bagian penting dari layanan. Tarif yang terlalu murah tetapi membuat pengemudi tidak sejahtera bukanlah sistem yang sehat. Layanan transportasi online harus berjalan dengan harga wajar dan pembagian yang adil.
May Day Menjadi Panggung Kebijakan Pekerja Digital
Peringatan Hari Buruh 2026 di Monas tidak hanya berisi isu buruh pabrik. Pemerintah juga membawa sejumlah kebijakan untuk kelompok pekerja lain, termasuk transportasi online. Sekretariat Negara mencatat Presiden Prabowo hadir langsung di Lapangan Silang Monas bersama ribuan pekerja dan menegaskan keberpihakan negara kepada kaum buruh.
Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi simbol bahwa pekerja digital ikut masuk dalam perhatian negara. Hal ini penting karena ekonomi berbasis aplikasi terus tumbuh dan menyerap banyak tenaga kerja di kota besar maupun daerah.
Ojol Dianggap Bagian dari Pekerja Indonesia
Pengemudi ojol selama ini sering berada di antara dua posisi. Mereka disebut mitra, tetapi bekerja dengan pola yang mirip pekerja harian. Mereka punya kebebasan memilih jam kerja, tetapi pendapatan mereka sangat bergantung pada sistem aplikasi.
Dengan masuknya perlindungan transportasi online dalam Perpres, pemerintah memberi pengakuan bahwa kelompok ini membutuhkan aturan khusus. Hubungan kerja berbasis aplikasi tidak bisa dibiarkan sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar tanpa perlindungan.
Tuntutan Ojol Bertemu dengan Agenda Buruh
Salah satu tuntutan buruh pada May Day 2026 adalah pemangkasan potongan aplikasi ojol. Isu ini bertemu dengan tuntutan lain seperti penghapusan outsourcing, perlindungan dari PHK, dan perbaikan kesejahteraan pekerja. Masuknya ojol dalam daftar tuntutan menunjukkan bahwa gerakan buruh mulai lebih luas.
Pengemudi aplikasi, kurir, pekerja lepas, dan tenaga kontrak kini menjadi bagian dari pembahasan ketenagakerjaan nasional. Mereka memiliki persoalan berbeda, tetapi sama sama membutuhkan perlindungan penghasilan dan keselamatan kerja.
Tantangan Penerapan di Lapangan
Kebijakan potongan di bawah 10 persen terdengar jelas, tetapi penerapannya membutuhkan aturan teknis. Pemerintah perlu memastikan bagaimana potongan dihitung, apa saja yang termasuk biaya aplikator, dan bagaimana mengawasi pelaksanaannya di tiap platform.
Tanpa aturan teknis yang rinci, perusahaan dapat menafsirkan kebijakan dengan cara berbeda. Misalnya, potongan utama diturunkan, tetapi muncul biaya layanan lain yang akhirnya tetap mengurangi pendapatan pengemudi. Hal seperti ini harus dicegah sejak awal.
Pengawasan Harus Menjangkau Semua Platform
Transportasi online tidak hanya terdiri dari satu perusahaan. Ada beberapa aplikator dengan model layanan berbeda, mulai dari roda dua, roda empat, pengiriman makanan, sampai kurir barang. Setiap platform memiliki struktur biaya sendiri.
Pemerintah perlu memastikan aturan berlaku adil bagi semua. Jika hanya sebagian platform yang patuh, persaingan bisa timpang. Pengemudi juga dapat berpindah aplikasi bila merasa kebijakan di satu platform lebih menguntungkan.
Pengemudi Perlu Saluran Pengaduan
Agar aturan berjalan, pengemudi harus memiliki saluran pengaduan yang mudah diakses. Jika potongan masih lebih dari ketentuan, driver harus bisa melapor. Jika pendapatan tidak sesuai, harus ada mekanisme pemeriksaan.
Saluran pengaduan tidak boleh rumit. Banyak pengemudi bekerja sepanjang hari dan tidak punya waktu mengurus birokrasi panjang. Sistem pengaduan perlu cepat, jelas, dan memberi jawaban yang dapat ditindaklanjuti.
Perbandingan Skema Lama dan Baru
Perubahan pembagian pendapatan dapat lebih mudah dipahami melalui perbandingan sederhana. Jika sebelumnya pengemudi disebut menerima sekitar 80 persen dan aplikator mengambil 20 persen, aturan baru menargetkan pengemudi menerima minimal 92 persen dan aplikator maksimal 8 persen.
| Skema | Bagian Pengemudi | Bagian Aplikator | Catatan |
|---|---|---|---|
| Skema lama yang banyak dikeluhkan | 80 persen | 20 persen | Dinilai memberatkan driver |
| Permintaan awal sebagian pengemudi | 90 persen | 10 persen | Prabowo menyebut angka ini masih harus lebih rendah |
| Skema baru dalam pernyataan pemerintah | Minimal 92 persen | Maksimal 8 persen | Diatur dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026 |
Dampaknya bagi Pendapatan Harian Driver
Bila potongan turun, pengemudi berpeluang membawa pulang pendapatan lebih besar dari order yang sama. Tambahan ini bisa dipakai untuk biaya bahan bakar, servis kendaraan, tabungan keluarga, asuransi, atau kebutuhan sehari hari.
Namun, hasil akhirnya tetap bergantung pada jumlah order, tarif dasar, jarak tempuh, promo, kondisi wilayah, dan kebijakan teknis aplikasi. Pengurangan potongan akan terasa lebih kuat bila disertai tarif yang wajar dan order yang stabil.
Simulasi Sederhana dari Satu Order
Misalnya tarif perjalanan yang dibayar konsumen Rp50.000. Dengan potongan 20 persen, pengemudi menerima Rp40.000. Dengan potongan 8 persen, pengemudi menerima Rp46.000. Selisihnya Rp6.000 untuk satu order.
Jika dalam sehari pengemudi menyelesaikan 15 order dengan nilai serupa, tambahan kotor bisa mencapai Rp90.000. Angka ini cukup berarti bagi pekerja harian. Namun, ini hanya simulasi sederhana karena nilai order di lapangan berbeda beda.
Pendapatan Bersih Tetap Dipengaruhi Biaya Jalan
Tambahan pendapatan dari pengurangan potongan belum otomatis menjadi keuntungan penuh. Pengemudi tetap mengeluarkan biaya bensin, makan, parkir, pulsa, perawatan kendaraan, dan cicilan bila ada.
Karena itu, kebijakan potongan harus dibaca sebagai salah satu bagian dari perbaikan kesejahteraan, bukan satu satunya. Driver tetap membutuhkan skema perlindungan menyeluruh agar pendapatan bersih lebih terjaga.
Perlindungan Kecelakaan Kerja Menjadi Isu Penting
Pengemudi ojol bekerja di jalan raya setiap hari. Risiko kecelakaan menjadi bagian yang selalu mengintai. Saat mengejar order, mereka menghadapi macet, hujan, jalan licin, pengendara lain yang tidak tertib, dan kelelahan.
Karena itu, jaminan kecelakaan kerja menjadi kebutuhan mendasar. Prabowo menyebut pengemudi transportasi online harus mendapat perlindungan kecelakaan kerja dan BPJS Kesehatan.
Risiko Jalan Tidak Bisa Ditanggung Sendiri
Jika pengemudi mengalami kecelakaan, kerugiannya bisa berlapis. Mereka kehilangan kendaraan, kehilangan waktu kerja, membutuhkan biaya perawatan, dan keluarga ikut terdampak. Tanpa jaminan, beban itu sangat berat.
Perlindungan sosial dapat membantu meringankan beban ketika kejadian buruk terjadi. Driver tidak boleh dibiarkan bekerja dengan risiko tinggi tanpa jaring pengaman yang memadai.
Platform Perlu Ikut Bertanggung Jawab
Aplikator mendapat manfaat dari kerja pengemudi. Karena itu, perusahaan juga perlu ikut bertanggung jawab dalam perlindungan pekerja. Bentuknya bisa melalui kontribusi jaminan sosial, asuransi, bantuan darurat, atau fasilitas keselamatan.
Perusahaan tidak cukup hanya menyediakan aplikasi. Jika layanan berjalan karena tenaga pengemudi, maka keselamatan dan kesejahteraan mereka harus menjadi bagian dari sistem bisnis.
Keseimbangan antara Bisnis dan Keadilan Pendapatan
Keberadaan aplikasi transportasi online telah membantu masyarakat. Layanan ini membuat orang mudah bepergian, membeli makanan, dan mengirim barang. Namun, keberhasilan platform tidak boleh berdiri di atas pendapatan pengemudi yang terlalu tipis.
Kebijakan potongan di bawah 10 persen mencoba mencari titik baru. Aplikator tetap mendapat bagian, tetapi pengemudi memperoleh bagian lebih besar. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menjaga layanan tetap berjalan, perusahaan tetap sehat, dan driver lebih sejahtera.
Model Bisnis Harus Lebih Berpihak kepada Pekerja Lapangan
Pekerja lapangan adalah wajah layanan. Konsumen bertemu dengan driver, bukan dengan server aplikasi. Jika driver tidak sejahtera, kualitas layanan juga dapat menurun. Pengemudi yang kelelahan dan tertekan pendapatan lebih rentan mengalami masalah keselamatan.
Karena itu, skema bisnis harus memberi ruang pendapatan yang layak bagi pengemudi. Potongan kecil bukan hanya isu keadilan, tetapi juga berhubungan dengan mutu layanan.
Persaingan Aplikator Jangan Membebani Driver
Perang harga antar aplikasi sering menarik bagi konsumen, tetapi dapat menekan pengemudi jika subsidi berkurang atau potongan tetap tinggi. Diskon besar seharusnya tidak mengurangi bagian driver secara tidak wajar.
Pemerintah perlu memastikan promosi dan tarif hemat tidak membuat pengemudi menjadi pihak yang menanggung beban paling besar. Jika ada potongan harga untuk konsumen, sumber pembiayaannya harus jelas.
Pemerintah Perlu Menyiapkan Aturan Turunan
Perpres menjadi payung kebijakan, tetapi pelaksanaan di lapangan membutuhkan aturan teknis dari kementerian terkait. Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPJS, serta lembaga lain perlu menyusun petunjuk yang jelas.
Aturan turunan perlu menjawab banyak hal. Siapa yang membayar iuran jaminan sosial. Bagaimana menghitung potongan. Bagaimana audit dilakukan. Apa sanksi bagi platform yang melanggar. Bagaimana pengemudi melapor. Semua itu menentukan keberhasilan kebijakan.
Sanksi Harus Tegas dan Terukur
Jika aturan hanya berupa imbauan, perusahaan bisa lambat menyesuaikan. Sanksi perlu disiapkan agar kebijakan punya kekuatan. Namun, sanksi juga harus terukur dan memberi ruang penyesuaian yang wajar.
Pemerintah dapat membuat masa transisi singkat untuk penyesuaian sistem aplikasi. Setelah itu, pengawasan harus berjalan. Jika perusahaan tetap mengambil potongan di atas batas, sanksi administratif atau pembatasan layanan bisa dipertimbangkan sesuai aturan.
Data Transaksi Perlu Bisa Diaudit
Pengawasan potongan membutuhkan data. Pemerintah harus bisa memeriksa transaksi, bukan hanya menerima laporan sepihak. Data tarif, potongan, biaya layanan, insentif, dan pendapatan driver perlu dapat diaudit.
Audit data penting karena sistem aplikasi sangat kompleks. Angka yang dilihat konsumen, driver, dan perusahaan bisa berbeda. Tanpa akses data yang memadai, pengawasan akan lemah.
Pengaruhnya bagi Konsumen Layanan Ojol
Bagi konsumen, kebijakan ini bisa membawa perubahan pada tampilan tarif atau biaya layanan. Namun, konsumen juga perlu memahami bahwa pendapatan driver adalah bagian penting dari keberlanjutan layanan.
Jika pengemudi mendapat bagian lebih adil, layanan bisa lebih stabil. Driver tidak harus mengejar order berlebihan hanya untuk menutup biaya harian. Dalam jangka panjang, kondisi kerja yang lebih baik dapat membuat layanan lebih aman dan tertib.
Tarif Murah Tidak Boleh Mengorbankan Driver
Konsumen tentu menyukai tarif murah. Namun, tarif murah yang dibayar dengan pendapatan driver yang terlalu kecil tidak sehat. Transportasi online harus tetap terjangkau, tetapi pengemudi juga harus mendapat bagian yang wajar.
Kebijakan potongan maksimal 8 persen dapat menjadi jalan untuk menyeimbangkan tarif dan pendapatan. Aplikator harus mencari efisiensi internal, bukan terus menekan bagian pengemudi.
Pelayanan Bisa Lebih Baik Jika Driver Lebih Tenang
Pengemudi yang pendapatannya lebih layak cenderung memiliki ruang lebih baik untuk merawat kendaraan, menjaga kesehatan, dan bekerja dengan ritme lebih aman. Hal ini dapat dirasakan konsumen melalui layanan yang lebih nyaman.
Kesejahteraan pekerja bukan isu terpisah dari kualitas layanan. Dalam transportasi online, keduanya saling berhubungan erat.
Arah Baru Perlindungan Pekerja Digital
Pernyataan Prabowo soal potongan ojol di bawah 10 persen menandai perhatian lebih besar terhadap pekerja digital. Di tengah perubahan pola kerja, negara mulai masuk lebih tegas untuk mengatur hubungan antara platform dan pekerja lapangan.
Sekretariat Negara mencatat Prabowo hadir langsung dalam peringatan Hari Buruh Internasional bersama pekerja di Monas dan menegaskan kehadiran negara dalam memperjuangkan perlindungan serta kesejahteraan buruh.
Pekerja Aplikasi Tidak Bisa Dipandang Sebelah Mata
Pengemudi ojol mungkin bekerja secara fleksibel, tetapi kontribusinya besar. Mereka membantu ekonomi kota bergerak, menopang UMKM makanan, mengantar barang, dan memudahkan mobilitas masyarakat.
Karena itu, perlindungan terhadap mereka tidak bisa ditunda. Status kemitraan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan risiko kerja dan pendapatan layak.
Kebijakan Ini Akan Menjadi Ujian Pelaksanaan
Keputusan politik sudah dinyatakan. Tantangan berikutnya ada pada pelaksanaan. Pengemudi akan menunggu perubahan di aplikasi. Aplikator akan menyesuaikan sistem. Pemerintah harus mengawasi. Konsumen akan melihat apakah tarif dan layanan ikut berubah.
Bila skema 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk aplikator benar berjalan, kebijakan ini dapat menjadi salah satu perubahan besar dalam industri transportasi online Indonesia. Bagi para driver, yang paling penting bukan hanya angka di panggung May Day, tetapi uang yang benar benar masuk setelah mereka menyelesaikan order di jalan.
