Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi berani mengajukan tambahan anggaran hingga Rp5 triliun memantik perhatian publik. Ucapan itu muncul dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ketika lembaga antirasuah tersebut menyampaikan kebutuhan anggaran untuk tahun 2027.
Isu ini segera menjadi bahan pembicaraan karena menyangkut dua hal sensitif sekaligus, yaitu kekuatan lembaga pemberantasan korupsi dan penggunaan uang negara. Di tengah banyaknya sorotan terhadap belanja pemerintah, permintaan anggaran besar untuk lembaga penegak hukum tentu tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan mengenai kebutuhan riil, efektivitas kerja, serta ukuran keberhasilan yang akan dipakai.
Awal Mula Pernyataan Rp5 Triliun
Pernyataan Ahmad Sahroni bermula saat Ketua KPK Setyo Budiyanto memaparkan pagu indikatif lembaganya untuk tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, KPK menyampaikan bahwa pagu indikatif yang diterima berada di angka Rp1,23 triliun. Angka itu disebut turun sekitar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun sebelumnya.
Penurunan anggaran tersebut membuat KPK mengajukan tambahan sebesar Rp762,30 miliar. Tambahan ini disebut untuk mendukung kerja lembaga, termasuk program pencegahan, penindakan, koordinasi supervisi, pendidikan antikorupsi, serta kebutuhan operasional lain yang berkaitan langsung dengan fungsi KPK.
Namun, Ahmad Sahroni menilai angka itu masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan beban kerja KPK. Ia kemudian menyarankan agar lembaga tersebut mengajukan tambahan anggaran yang jauh lebih besar, yakni Rp5 triliun. Pernyataan itu disampaikan dengan nada yang menarik perhatian karena Sahroni mengaitkannya dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap kebutuhan lembaga negara dalam agenda pemberantasan korupsi.
KPK Datang dengan Usulan Lebih Rendah
Sebelum muncul angka Rp5 triliun, KPK sebenarnya datang dengan usulan yang lebih terukur. Tambahan Rp762,30 miliar dinilai sebagai angka yang sudah dihitung sesuai kebutuhan internal. KPK tidak langsung membawa angka fantastis, melainkan menyampaikan pengajuan yang menurut pimpinan lembaga disusun berdasarkan kebutuhan program.
Setyo Budiyanto juga menegaskan bahwa KPK tidak ingin mengajukan anggaran secara berlebihan. Pernyataan itu penting karena menunjukkan posisi awal KPK yang berhati hati dalam meminta tambahan dana. Lembaga tersebut tampaknya ingin menjaga agar pengajuan anggaran tidak dipandang sebagai permintaan tanpa dasar.
Namun, rapat berubah lebih ramai ketika anggota Komisi III melihat bahwa kebutuhan pemberantasan korupsi tidak bisa ditopang dengan anggaran teknis yang terlalu kecil. Dalam pembahasan itu, muncul pandangan bahwa pencegahan dan pendidikan antikorupsi membutuhkan biaya lebih kuat agar tidak hanya berhenti pada kegiatan administratif.
Sahroni Membaca Kebutuhan KPK Lebih Besar
Sahroni menilai KPK perlu lebih berani. Bagi pimpinan Komisi III tersebut, lembaga antirasuah tidak boleh datang dengan angka yang terlalu rendah ketika pemerintah telah memberi sinyal dukungan terhadap penguatan agenda pemberantasan korupsi. Ia menyebut bahwa jika KPK memang membutuhkan dana besar, maka pengajuan harus langsung mencerminkan kebutuhan itu.
Dorongan ini bisa dibaca sebagai tekanan politik dari DPR agar KPK tidak terlalu hati hati dalam meminta ruang fiskal. Komisi III sebagai mitra kerja KPK memiliki peran dalam membahas dan mengawasi kebutuhan lembaga penegak hukum. Ketika salah satu pimpinannya menyarankan angka Rp5 triliun, pesan yang muncul adalah bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian anggaran.
Namun, angka Rp5 triliun juga menuntut penjelasan lebih jauh. Publik tentu berhak mengetahui, jika dana sebesar itu diajukan, program apa saja yang akan diperkuat, wilayah mana yang menjadi prioritas, berapa tambahan penyidik atau auditor yang dibutuhkan, dan bagaimana ukuran kerja KPK akan diperbaiki.
Antara Dukungan dan Ujian Akuntabilitas
Usulan anggaran besar untuk KPK dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan anggaran yang kuat. KPK tidak bisa bekerja optimal jika anggaran teknis terlalu kecil, sumber daya terbatas, dan kapasitas operasi tidak mengikuti beban kasus yang tersebar di berbagai daerah.
Di sisi lain, setiap tambahan anggaran harus disertai akuntabilitas yang ketat. KPK adalah lembaga yang menuntut kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pejabat publik bekerja bersih. Karena itu, KPK sendiri harus menunjukkan bahwa pengelolaan anggarannya juga transparan dan dapat diuji.
Publik tidak cukup hanya mendengar bahwa anggaran besar diperlukan. Publik perlu melihat hubungan antara dana yang diajukan dan hasil kerja yang akan dicapai. Misalnya, peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan, penguatan pencegahan di daerah rawan korupsi, perbaikan sistem pelaporan harta pejabat, serta peningkatan kualitas pendidikan antikorupsi.
“Anggaran besar untuk KPK bisa dibenarkan jika disertai rencana kerja yang tajam, target yang terukur, dan laporan terbuka yang dapat diperiksa masyarakat.”
Anggaran KPK Turun Saat Beban Kerja Tetap Berat
Penurunan pagu indikatif KPK menjadi salah satu alasan pembahasan ini terasa penting. Saat anggaran turun, beban kerja lembaga tidak otomatis ikut turun. Korupsi tetap terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, pajak, tambang, infrastruktur, bantuan sosial, hingga tata kelola pemerintah daerah.
KPK juga tidak hanya bekerja menangkap pelaku. Lembaga ini memiliki mandat pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, pendidikan, dan penindakan. Masing masing bidang membutuhkan sumber daya. Pencegahan membutuhkan kajian, pendampingan, dan sistem pengawasan. Penindakan membutuhkan penyelidik, penyidik, jaksa, analis, teknologi, dan dukungan operasional.
Jika anggaran teknis terlalu kecil, ada risiko sebagian fungsi KPK berjalan tidak seimbang. Penindakan bisa menjadi sorotan utama, sementara pendidikan antikorupsi dan pencegahan tidak mendapat porsi cukup. Padahal, korupsi tidak hanya bisa dilawan dengan operasi tangkap tangan. Sistem yang rawan juga harus dibenahi agar pelanggaran tidak terus berulang.
Pendidikan Antikorupsi Menjadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, beberapa anggota Komisi III juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pencegahan korupsi. Anggaran untuk pendidikan antikorupsi dinilai harus lebih kuat karena pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan proses hukum setelah kerugian negara terjadi.
Pendidikan antikorupsi dibutuhkan untuk membentuk budaya birokrasi yang lebih bersih. Kegiatan ini menyasar sekolah, kampus, aparatur sipil negara, pejabat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Meski hasilnya tidak selalu terlihat cepat, pendidikan antikorupsi menjadi bagian penting untuk mengurangi toleransi sosial terhadap praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan.
Namun, pendidikan antikorupsi juga harus dijalankan dengan cara yang tidak sekadar seremoni. Materi harus relevan, metode harus menarik, dan peserta harus memahami risiko hukum secara jelas. Jika hanya berisi seminar berulang tanpa perubahan perilaku, anggaran pendidikan sebesar apa pun akan sulit dipertanggungjawabkan.
Penindakan Butuh Dukungan Teknologi dan SDM
Selain pendidikan, penindakan korupsi juga membutuhkan biaya yang tidak kecil. Korupsi modern semakin sering melibatkan transaksi digital, jaringan perusahaan, aset lintas wilayah, dokumen elektronik, serta pola penyamaran keuangan yang rumit. Untuk mengejar kejahatan semacam itu, KPK membutuhkan teknologi dan tenaga ahli yang memadai.
Penyelidikan perkara korupsi tidak hanya memerlukan keberanian, tetapi juga kemampuan membaca data. Analisis transaksi, forensik digital, pelacakan aset, audit investigatif, dan kerja sama dengan lembaga lain menjadi bagian penting dalam penindakan. Semua itu membutuhkan perangkat, pelatihan, dan anggaran operasional.
Jika KPK ingin bergerak lebih cepat di berbagai sektor, anggaran tambahan dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas tersebut. Namun, setiap tambahan dana harus dijelaskan penggunaannya agar tidak menimbulkan kesan bahwa anggaran besar otomatis menyelesaikan masalah.
Perbandingan dengan Lembaga Penegak Hukum Lain
Sahroni juga menyinggung kebutuhan agar KPK memiliki dukungan yang lebih sepadan dengan lembaga penegak hukum lain. Pernyataan ini menempatkan KPK dalam pembahasan lebih luas mengenai postur anggaran penegakan hukum di Indonesia.
Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK memiliki fungsi berbeda, tetapi sama sama berada dalam ekosistem penegakan hukum. Jika satu lembaga mendapat alokasi jauh lebih besar, sementara lembaga lain memiliki tugas strategis tetapi anggarannya terbatas, muncul pertanyaan mengenai keseimbangan dukungan negara.
Namun, membandingkan anggaran antar lembaga juga harus hati hati. Besar kecilnya anggaran tidak bisa dilihat hanya dari nama lembaga. Jumlah pegawai, jaringan kantor, ruang lingkup kewenangan, fasilitas, kebutuhan operasional, dan beban layanan publik berbeda beda. KPK yang lebih kecil secara struktur belum tentu membutuhkan anggaran sebesar lembaga yang memiliki kantor sampai tingkat daerah.
Angka Rp5 Triliun Perlu Diterjemahkan ke Program
Angka Rp5 triliun terdengar besar dan mudah menjadi judul berita. Namun, dalam pembahasan anggaran negara, angka besar harus diterjemahkan menjadi program yang jelas. Publik perlu mengetahui apakah dana itu untuk penambahan pegawai, teknologi penyidikan, penguatan kantor wilayah, pendidikan antikorupsi, pelacakan aset, perlindungan saksi, atau modernisasi sistem pelaporan.
Tanpa rincian, angka Rp5 triliun bisa menimbulkan kesalahpahaman. Sebagian publik dapat melihatnya sebagai keberanian memperkuat KPK. Sebagian lain bisa menganggapnya sebagai permintaan yang terlalu besar di tengah kebutuhan negara yang luas.
KPK sendiri pada akhirnya menaikkan usulan tambahan anggarannya, tetapi tidak sampai Rp5 triliun. Usulan kemudian bergerak menjadi Rp989 miliar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa rapat dengan Komisi III membuat KPK menghitung ulang kebutuhan, tetapi tetap mempertahankan sikap agar angka yang diajukan tidak terlalu jauh dari perhitungan internal.
Respons KPK Tetap Berhati Hati
Sikap KPK yang tidak langsung mengambil angka Rp5 triliun memperlihatkan kehati hatian lembaga tersebut. Dalam posisi sebagai lembaga antikorupsi, KPK tentu menyadari bahwa pengajuan anggaran besar akan menjadi sorotan. Jika tidak disertai dasar kuat, lembaga ini dapat dipertanyakan oleh publik yang sama sama menuntut pengelolaan uang negara secara disiplin.
Kenaikan usulan menjadi Rp989 miliar dapat dibaca sebagai jalan tengah. KPK menerima dorongan agar lebih berani, tetapi tetap berusaha menjaga agar angka yang diajukan memiliki dasar perhitungan. Sikap ini penting untuk menjaga kepercayaan.
Di sisi lain, DPR juga perlu memastikan bahwa dukungan anggaran tidak berhenti sebagai pernyataan politik. Jika benar ingin memperkuat KPK, pembahasan harus dilanjutkan di Badan Anggaran dan pemerintah. Dukungan harus diterjemahkan menjadi keputusan fiskal yang jelas.
Publik Menunggu Bukti dari KPK
Setiap kali KPK meminta tambahan anggaran, publik akan menunggu bukti. Kepercayaan kepada KPK pernah sangat tinggi, tetapi dalam beberapa tahun terakhir lembaga ini juga menghadapi kritik atas kinerja, independensi, dan kualitas penindakan. Karena itu, tambahan anggaran harus diikuti dengan peningkatan kerja yang terasa.
DPR Juga Memikul Tanggung Jawab Pengawasan
Pernyataan Ahmad Sahroni memberi sinyal dukungan dari Komisi III terhadap penguatan KPK. Namun, dukungan anggaran harus berjalan bersama tanggung jawab pengawasan. DPR tidak cukup mendorong KPK meminta dana besar, tetapi juga harus memastikan dana itu dipakai sesuai tujuan.
Komisi III memiliki ruang untuk memanggil KPK, meminta laporan, mengevaluasi penggunaan anggaran, dan menilai capaian kerja. Pengawasan ini harus dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui apakah dana tambahan memberi hasil atau tidak.
Jika DPR hanya mendorong kenaikan anggaran tanpa pengawasan ketat, publik dapat melihatnya sebagai manuver politik biasa. Sebaliknya, jika DPR konsisten menagih kinerja, dorongan Sahroni dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat lembaga antirasuah.
“Dukungan anggaran untuk KPK tidak boleh berhenti sebagai tepuk tangan di ruang rapat. DPR dan pemerintah harus menagih hasil dengan ukuran yang jelas.”
Anggaran Besar Tidak Otomatis Membuat KPK Lebih Kuat
Kekuatan KPK tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Lembaga ini juga membutuhkan independensi, kepemimpinan yang berani, penyidik yang profesional, sistem internal yang bersih, dan perlindungan terhadap pegawai yang bekerja menangani perkara sensitif.
Anggaran besar dapat membantu memperkuat teknologi, menambah kapasitas, dan memperluas jangkauan kerja. Namun, tanpa keberanian institusional, dana besar tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti. KPK harus tetap menjaga keberpihakan pada kepentingan publik, bukan pada tekanan politik tertentu.
Selain itu, KPK harus menjaga integritas internal. Lembaga yang bertugas menindak korupsi tidak boleh memberi ruang bagi pelanggaran etik, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan wewenang. Semakin besar anggaran yang diterima, semakin tinggi pula standar pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.
Isu Ini Menjadi Ujian bagi Pemerintahan Prabowo
Pernyataan Sahroni juga menyeret nama Presiden Prabowo Subianto karena dalam rapat itu disebut ada sinyal dukungan terhadap kebutuhan anggaran lembaga yang berkaitan dengan agenda nasional. Hal ini membuat pembahasan anggaran KPK menjadi bagian dari ujian pemerintah dalam menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi.
Jika pemerintah memberi dukungan anggaran yang memadai, publik akan menunggu apakah dukungan itu benar benar memperkuat KPK. Jika pemerintah menahan anggaran, perlu ada penjelasan mengapa kebutuhan KPK tidak dipenuhi sepenuhnya. Dalam kedua posisi itu, komunikasi pemerintah menjadi penting.
Pemberantasan korupsi adalah isu yang sangat dekat dengan kepercayaan rakyat. Pemerintah yang ingin membangun agenda besar membutuhkan lembaga pengawas dan penegak hukum yang kuat. Tanpa pengawasan korupsi, program besar negara dapat menjadi ruang penyimpangan.
Jalan Panjang Pembahasan Anggaran
Usulan tambahan anggaran KPK belum otomatis menjadi keputusan final. Setelah dibahas di Komisi III, pengajuan tersebut masih harus masuk dalam proses pembahasan anggaran yang melibatkan pemerintah dan DPR. Di tahap itulah angka bisa berubah, dipertajam, disetujui, atau dikurangi sesuai kemampuan fiskal dan prioritas negara.
Proses ini harus dikawal karena keputusan anggaran sering kali tidak hanya dipengaruhi kebutuhan teknis, tetapi juga pertimbangan politik dan fiskal. KPK perlu menyiapkan argumentasi yang kuat agar tambahan dana dapat dipertahankan. DPR perlu memastikan dukungan tidak melemah di tengah jalan. Pemerintah perlu menimbang kebutuhan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari tata kelola negara.
Bagi publik, yang penting bukan hanya apakah KPK mendapat Rp762 miliar, Rp989 miliar, atau angka lain. Yang lebih penting adalah apakah setiap rupiah yang diberikan dapat memperkuat pencegahan, penindakan, pendidikan, dan pemulihan kerugian negara.
Sorotan yang Belum Selesai di Senayan
Pernyataan Ahmad Sahroni soal Rp5 triliun membuat rapat Komisi III bersama KPK mendapat sorotan luas. Ucapan itu membuka perdebatan tentang seberapa besar negara harus membiayai perang melawan korupsi. Di satu sisi, KPK membutuhkan dukungan yang tidak kecil. Di sisi lain, anggaran sebesar apa pun tetap harus diikat dengan rencana kerja dan pengawasan yang terang.
KPK kini berada pada posisi harus membuktikan bahwa tambahan anggaran bukan sekadar permintaan kelembagaan, melainkan kebutuhan untuk memperkuat kerja yang dapat dirasakan masyarakat. DPR berada pada posisi harus membuktikan bahwa dukungannya bukan hanya pernyataan di depan kamera, tetapi benar benar dikawal dalam pembahasan anggaran.
Di tengah harapan publik terhadap pemberantasan korupsi, angka Rp5 triliun menjadi pemantik diskusi yang lebih luas. Bukan hanya soal berapa banyak dana yang layak diberikan kepada KPK, tetapi juga soal bagaimana negara menempatkan korupsi sebagai musuh yang harus dilawan dengan lembaga kuat, anggaran jelas, dan hasil kerja yang dapat diperiksa oleh masyarakat.
