Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mulai ikut menghiasi pembicaraan mengenai Pemilihan Presiden 2029. Keduanya bahkan sempat dipasangkan oleh sejumlah pengguna media sosial sebagai salah satu kombinasi yang dianggap menarik untuk bertarung dalam pemilihan presiden berikutnya.
Perbincangan tersebut belum dapat disebut sebagai pencalonan resmi. Sampai awal September 2026, belum ada deklarasi Ahok dan Sherly sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Belum ada pula keputusan partai politik yang menetapkan keduanya sebagai satu paket untuk Pilpres 2029.
Meski masih berupa wacana, nama kedua tokoh tersebut sudah tercatat dalam sejumlah survei nasional. Sherly bahkan memperlihatkan angka elektabilitas yang mulai terlihat di antara tokoh nasional lain, sementara Ahok tetap mempunyai tingkat pengenalan tinggi berkat perjalanan politiknya sejak memimpin Jakarta.
Survei terbaru Median yang dipublikasikan pada akhir Agustus 2026 menempatkan Sherly Tjoanda dengan elektabilitas 4,1 persen dalam simulasi semi terbuka calon presiden. Ahok tercatat memperoleh 1,2 persen. Angka tersebut memperlihatkan bahwa keduanya memang belum berada di kelompok teratas, tetapi nama mereka sudah masuk dalam pengukuran politik nasional.
Wacana Duet Ahok dan Sherly Bermula dari Percakapan Publik
Pembicaraan mengenai Ahok dan Sherly sebagai pasangan Pilpres 2029 menguat pada sekitar Mei 2026. Sejumlah unggahan di media sosial mulai menyandingkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dengan Gubernur Maluku Utara.
Analis politik Adi Prayitno turut membahas wacana tersebut melalui kanal digitalnya. Ia menyebut pembicaraan mengenai duet Ahok dan Sherly muncul secara tiba tiba dan menarik perhatian pengguna media sosial. Namun menurut penilaiannya, merealisasikan pasangan tersebut bukan perkara sederhana.
Pertimbangan partai politik, kekuatan elektoral, penerimaan pemilih dari berbagai wilayah serta posisi tokoh lain akan mempunyai peranan besar sebelum nama calon benar benar ditetapkan.
Pilpres 2029 sendiri masih berjarak sekitar tiga tahun. Dalam politik Indonesia, periode tersebut sangat panjang. Tokoh yang terlihat kuat pada 2026 belum tentu mempertahankan posisinya sampai masa pendaftaran calon.
Belum Ada Deklarasi Resmi dari Kedua Tokoh
Hal yang perlu dibedakan adalah antara popularitas sebuah pasangan di media sosial dengan keputusan politik resmi.
Sampai September 2026, Ahok belum menyatakan dirinya akan maju sebagai calon presiden bersama Sherly. Sherly juga belum mendeklarasikan diri sebagai calon presiden ataupun wakil presiden bersama Ahok.
Karena itu, istilah calon presiden untuk keduanya saat ini lebih tepat digunakan untuk menggambarkan nama yang beredar dalam bursa atau survei, bukan status sebagai peserta Pilpres 2029 yang sudah ditetapkan.
Situasi serupa juga terjadi kepada banyak tokoh lain. Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono hingga sejumlah kepala daerah telah masuk dalam berbagai survei meskipun proses resmi pencalonan masih jauh.
“Menurut penulis, menariknya wacana Ahok dan Sherly bukan terletak pada kepastian mereka maju, melainkan pada munculnya dua figur kepala daerah dengan perjalanan politik yang sangat berbeda ke dalam percakapan nasional menjelang 2029.”
Elektabilitas Sherly Mulai Menanjak dalam Survei Nasional
Perhatian terhadap Sherly Tjoanda semakin besar karena namanya tidak hanya muncul melalui percakapan media sosial. Beberapa lembaga survei mulai memasukkan gubernur Maluku Utara tersebut dalam simulasi calon presiden.
Survei SMRC yang dilakukan pada 5 sampai 19 Juli 2026 menempatkan Sherly dengan elektabilitas 1,2 persen dalam simulasi semi terbuka yang memuat sejumlah nama tokoh.
Pada survei tersebut, Dedi Mulyadi berada di posisi pertama dengan 35 persen, Prabowo Subianto 14,5 persen, Anies Baswedan 8,2 persen, Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 4,9 persen, Ganjar Pranowo 4,2 persen dan Mahfud MD 4 persen. Sherly berada di angka 1,2 persen.
Posisinya kemudian terlihat lebih tinggi dalam survei lain.
Survei Agustus Menempatkan Sherly di Angka Empat Persen
Tempo Data Science melakukan survei pada 31 Juli sampai 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden yang tersebar di 38 provinsi.
Dalam simulasi calon presiden, Sherly memperoleh sekitar 4 persen. Ahok berada di sekitar 1 persen. Dedi Mulyadi menempati posisi teratas, disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Data yang menarik terlihat pada pemetaan wilayah. Survei tersebut mencatat Sherly mempunyai penerimaan kuat di kawasan Maluku dan Papua. Ketika responden ditanya mengenai calon yang akan dipilih, nama Sherly tampil sangat menonjol di wilayah timur Indonesia.
Median kemudian merilis survei lain pada akhir Agustus. Dalam pertanyaan terbuka, Sherly memperoleh 3,5 persen. Ketika responden diberikan simulasi semi terbuka, angkanya menjadi 4,1 persen. Ahok berada pada 1,2 persen dalam simulasi yang sama.
Perbedaan hasil antar survei harus dilihat secara hati hati karena setiap penelitian mempunyai metodologi, waktu pengambilan data dan jumlah responden berbeda.
Sherly Berangkat dari Pilkada Maluku Utara
Perjalanan politik Sherly Tjoanda terbilang tidak biasa. Ia maju sebagai calon gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dalam kecelakaan speedboat pada Oktober 2024 ketika sedang mengikuti tahapan Pilkada.
Sherly kemudian menggantikan Benny dalam pencalonan dan berpasangan dengan Sarbin Sehe. Pasangan tersebut memenangkan Pilkada Maluku Utara.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada 20 Februari 2025 dalam pelantikan kepala daerah serentak di Istana Kepresidenan Jakarta.
Sherly sekaligus menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara.
Posisi Kepala Daerah Memberikan Panggung Nasional
Jabatan gubernur membuat Sherly mempunyai ruang yang jauh lebih besar untuk menunjukkan kemampuan pemerintahannya.
Maluku Utara merupakan wilayah penting karena mempunyai industri pertambangan dan pengolahan mineral dalam skala besar. Pemerintah provinsi juga menghadapi persoalan pemerataan pembangunan antarpulau, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.
Dalam sejumlah kegiatan pemerintah daerah sepanjang 2026, Sherly terlihat aktif membangun kerja sama dengan pemerintah pusat, perusahaan, perbankan dan pemerintah kabupaten.
Pemprov Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi provinsi pada triwulan pertama 2026 mencapai 19,64 persen. Angka tersebut sangat tinggi dan terutama didorong sektor industri pengolahan serta investasi.
Capaian ekonomi daerah tentu tidak dapat dikaitkan kepada satu orang saja. Struktur industri nikel dan investasi besar telah lama menjadi penggerak ekonomi Maluku Utara. Namun posisi gubernur membuat keberhasilan ataupun persoalan daerah otomatis ikut memengaruhi penilaian terhadap pemimpinnya.
Ahok Kembali Memegang Posisi Penting di PDIP
Berbeda dengan Sherly yang saat ini mempunyai jabatan eksekutif sebagai gubernur, Ahok berada dalam struktur politik PDI Perjuangan.
Dalam susunan DPP PDI Perjuangan periode 2025 sampai 2030, Basuki Tjahaja Purnama menjabat Ketua Bidang Perekonomian. Ia berada bersama sejumlah tokoh utama partai seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Hasto Kristiyanto dan Olly Dondokambey.
Posisi tersebut menunjukkan bahwa Ahok masih mempunyai ruang penting di dalam partai.
Pada Agustus 2026, Ahok juga terlihat aktif melakukan kegiatan kepartaian. Dalam kunjungannya ke Madiun, ia meminta kader PDI Perjuangan lebih banyak berada di tengah masyarakat dan mendengarkan persoalan warga.
Aktivitas tersebut membuat namanya tetap muncul dalam pembicaraan politik meskipun ia tidak sedang memegang jabatan kepala daerah maupun posisi dalam pemerintahan pusat.
Pengalaman Jakarta Masih Menjadi Modal Politik Ahok
Ahok mempunyai perjalanan panjang dalam pemerintahan. Ia pernah menjadi Bupati Belitung Timur, anggota DPR, Wakil Gubernur DKI Jakarta dan kemudian Gubernur DKI Jakarta.
Pengalamannya di Jakarta membuat gaya kepemimpinan Ahok dikenal luas. Ia kerap dikaitkan dengan persoalan anggaran, pelayanan publik, birokrasi serta pembangunan kota.
Di sisi lain, perjalanan politik Ahok juga mempunyai catatan kontroversial yang masih sering dibicarakan. Pilkada Jakarta 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah dengan polarisasi politik sangat kuat.
Karena itu, apabila namanya benar benar masuk dalam kontestasi nasional 2029, tantangannya bukan hanya menaikkan angka survei. Ahok juga perlu memperluas penerimaan di luar basis pendukung yang selama ini sudah mengenalnya.
Menggabungkan Ahok dan Sherly Tidak Otomatis Menghasilkan Suara Besar
Dalam pemilihan presiden, popularitas dua tokoh tidak dapat sekadar dijumlahkan.
Pemilih dapat menyukai seorang calon sebagai gubernur tetapi belum tentu memilihnya sebagai presiden. Begitu pula seseorang yang mempunyai pengenalan tinggi secara nasional belum tentu memiliki tingkat keterpilihan yang sama.
Survei Tempo Data Science memberikan gambaran tersebut. Sherly memperoleh sekitar 4 persen dan Ahok sekitar 1 persen dalam simulasi calon presiden. Angka keduanya masih berada jauh di bawah nama dengan elektabilitas tertinggi.
Pasangan presiden dan wakil presiden juga biasanya disusun dengan mempertimbangkan kemampuan memperluas kelompok pemilih.
“Menurut penulis, pekerjaan terbesar apabila Ahok dan Sherly benar benar ingin masuk Pilpres 2029 adalah memperluas penerimaan nasional. Popularitas digital dapat membantu pengenalan, tetapi pemilu tetap ditentukan oleh kemampuan memperoleh kepercayaan pemilih di ribuan kecamatan dan desa.”
Peta Pilpres 2029 Masih Dipenuhi Nama Besar
Wacana Ahok dan Sherly harus ditempatkan di tengah persaingan yang jauh lebih luas.
Survei yang terbit sepanjang 2026 memperlihatkan nama Dedi Mulyadi, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan berada pada kelompok atas dalam beberapa pengukuran. Posisi masing masing berubah tergantung lembaga survei dan waktu penelitian.
Tempo Data Science pada Agustus mencatat Dedi Mulyadi 41 persen dalam pertanyaan terbuka, Prabowo 15 persen dan Anies 10 persen. Sherly berada di 4 persen, sedangkan Ahok 1 persen.
Median pada akhir Agustus justru menempatkan Prabowo pada posisi pertama dengan 32,2 persen dalam pertanyaan terbuka. Dedi Mulyadi memperoleh 19,8 persen dan Anies Baswedan 19,5 persen. Sherly memperoleh 3,5 persen.
Perbedaan tersebut memperlihatkan betapa cairnya preferensi pemilih saat ini.
Survei 2026 Belum Bisa Menentukan Hasil Pemilu
Tiga tahun menjelang pemilihan adalah periode yang sangat panjang.
Perubahan kondisi ekonomi, kinerja pemerintah, kebijakan kepala daerah, keputusan partai, pergantian kepemimpinan internal partai serta munculnya tokoh baru dapat mengubah pilihan masyarakat.
Survei juga hanya menggambarkan pendapat responden ketika penelitian dilakukan.
Pada Maret 2026, misalnya, survei Poltracking mencatat Prabowo sebagai nama yang paling banyak disebut secara spontan dengan 32,9 persen, disusul Dedi Mulyadi 13,5 persen dan Anies Baswedan 9,2 persen. Poltracking menegaskan temuan tersebut merupakan potret pada waktu survei dan masih dapat berubah mengikuti perkembangan politik.
Karena itu, angka Ahok maupun Sherly pada 2026 tidak sebaiknya dibaca sebagai prediksi akhir Pilpres 2029.
Penghapusan Presidential Threshold Membuka Perhitungan Baru
Peta pencalonan presiden juga berubah setelah Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan presidential threshold.
Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU XXII/2024 menyatakan Pasal 222 Undang Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan sebelumnya mensyaratkan partai atau gabungan partai memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional untuk mengusulkan pasangan calon.
Putusan tersebut membuat seluruh partai politik peserta pemilu mempunyai hak konstitusional yang sama untuk mengusulkan pasangan calon tanpa menggunakan persentase ambang batas lama.
Perubahan ini dapat membuat pilihan pasangan calon pada 2029 lebih beragam dibandingkan pemilu sebelumnya.
Namun keputusan akhir tetap berada pada proses politik partai. Tokoh dengan popularitas tinggi masih membutuhkan keputusan organisasi, struktur pemenangan, relawan, pembiayaan kampanye serta jaringan nasional.
Ahok Tetap Bergantung pada Keputusan Politik PDIP
Posisi Ahok sebagai Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan membuat setiap pembicaraan mengenai pencalonannya tidak dapat dilepaskan dari keputusan partai.
PDIP sendiri mempunyai banyak tokoh dengan pengalaman nasional. Puan Maharani memegang posisi Ketua DPR sekaligus Ketua Bidang Politik DPP PDIP. Ganjar Pranowo berada sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sementara sejumlah kader lain juga mempunyai basis politik masing masing.
Karena itu, kemunculan Ahok dalam survei belum berarti PDIP telah menentukan dirinya sebagai calon untuk 2029.
Partai masih mempunyai waktu panjang untuk menilai elektabilitas, penerimaan publik dan kondisi politik menjelang pendaftaran.
Sherly Masih Harus Memperluas Pengenalan di Luar Indonesia Timur
Sherly menghadapi tantangan berbeda.
Kekuatan utamanya saat ini terlihat dari posisinya sebagai kepala daerah aktif dan meningkatnya perhatian nasional terhadap Maluku Utara. Survei Tempo Data Science bahkan menunjukkan penerimaan Sherly relatif kuat di Maluku dan Papua.
Namun Pilpres membutuhkan dukungan yang tersebar jauh lebih luas.
Pulau Jawa mempunyai jumlah pemilih terbesar, disusul berbagai wilayah besar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Seorang calon yang hendak bersaing serius harus mampu dikenal dan diterima di banyak wilayah sekaligus.
Sherly baru memasuki tahun kedua kepemimpinannya sebagai gubernur pada 2026. Karena itu, kinerja pemerintahannya sampai beberapa tahun berikutnya akan menjadi salah satu bahan utama bagi masyarakat untuk menilai apakah namanya hanya populer untuk sementara atau benar benar berkembang menjadi figur nasional.
Perjalanan Menuju 2029 Masih Panjang bagi Ahok dan Sherly
Munculnya Ahok dan Sherly Tjoanda dalam pembicaraan Pilpres 2029 menunjukkan bahwa pencarian figur politik sudah dimulai jauh sebelum tahapan pemilu berlangsung.
Keduanya mempunyai modal berbeda. Ahok membawa pengalaman pemerintahan panjang, tingkat pengenalan nasional dan posisi strategis di PDI Perjuangan. Sherly membawa status kepala daerah aktif, pertumbuhan popularitas yang cepat serta basis kuat dari kawasan timur Indonesia.
Namun angka survei terbaru masih menunjukkan keduanya berada di bawah beberapa nama utama.
Sherly memperoleh sekitar 4 persen dalam sejumlah pengukuran Agustus 2026, sementara Ahok berada sekitar 1 persen. Mereka masih harus mengejar jarak cukup besar apabila benar benar ingin memasuki persaingan calon presiden.
Perhatian berikutnya akan tertuju pada keputusan partai, perkembangan elektabilitas, kinerja Sherly di Maluku Utara serta aktivitas politik Ahok di PDI Perjuangan. Selama belum ada deklarasi resmi, duet Ahok dan Sherly tetap berada pada tahap wacana publik yang menarik untuk diperhatikan menjelang terbentuknya peta kandidat Pilpres 2029.
